PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah meradang dengan nominal yang diterima pemda kaitan dengan pajak hiburan untuk kegiatan World Superbike (WSBK) Pirelli Indonesian Round 2022 yang digelar di Mandalika 11-13 November lalu. Pasalnya nominal yang diberikan hanya Rp 900 juta dianggap tidak masuk akal. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya saat WSBK tahun 2021 yang penontonnya dibatasi malah PAD yang masuk bisa hingga Rp 2,6 miliar. Malah kini dengan jumlah penonton yang dianggap memecahkan rekor hingga tembus 51.629 penonton selama tiga hari, malah pajak yang diberikan sangat jauh dari harapan.
Para wakil rakyat ini meminta kepada Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri untuk segera memanggil pihak PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku pelaksana kegiatan untuk segera melakukan kelarifikasi. Mengingat saat ini jumlah yang disetorkan membuat adanya indikasi tidak transfaran pihak pengelola kegiatan WSBK.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman merasa heran karena WSBK pada tahun 2021 saja yang baru belajar namun mampu menyetorkan pajak hiburan hingga Rp 2,6 miliar. Namun pada WSBK tahun ini dianggap paling sukses dengan jumlah penonton terbanyak di dunia malah jumlah pajak hiburan sangat sedikit. “Ini kita minta ketegasan bupati agar kita bisa masuk untuk mengakses langsung ke ITDC agar pihak ITDC tidak sewenang-wenang. Kita hanya sebatas diberikan informasi tapi tidak bisa langsung mengakses berapa jumlah penonton dan berapa tiket serta jenis tiket yang terjual,” ungkap Legewarman kepada Radar Lombok, Rabu (21/12).
Menurutnya, baik dari jumlah dan jenis tiket ini harus jelas penjualannya agar ITDC tidak terkesan semaunya. Sehingga pihaknya meminta agar ITDC bisa transparan dan Bupati bisa segera memanggil pihak ITDC untuk meminta penjelasan sedetail mungkin agar tidak ada indikasi tidak transparan itu. “Karena siapapun akan heran dengan hanya Rp 900 juta yang diterima ini. Ini kalau penonton terbanyak di dunia paling tidak pajak hiburan yang kita dapatkan sama dengan WSBK tahun lalu dan bahkan bisa meningkat. Termasuk jumlah penonton yang katanya 51.629 tapi kok bisa tiket yang terjual hanya 24.102,” herannya.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, dengan berbagai persoalan ini maka pihaknya meminta agar ada penjelasan khusus dari pihak ITDC dan sebenarnya bisa saja Dewan yang memanggil pihak ITDC namun karena dari segi kewenangan lebih baik yang memanggil adalah Bupati dan DPRD nantinya bisa dilibatkan saat pemanggilan. “Dulu tahun 2021 kita pernah meminta Bupati untuk mengundang ITDC dalam hal membahas pajak hiburan dengan adanya tawaran ITDC yang pajak hiburan 15 persen itu. Maka kalau bisa sekarang Bupati juga bisa panggil ITDC untuk memberikan penjelasan kaitan dengan jumlah pajak hiburan yang kita terima ini,” tambahnya.
Sebelumnya pihaknya sudah meminta juga kepada ITDC agar bisa melibatkan Pemda dalam mengakses sistem yang ada di ITDC kaitan dengan penjualan tiket berapa yang laku dan berapa jumlah penonton. “Yang jelas ini harus di perjelas karena kita tidak bisa menduga-duga tapi kalau pikiran saya akibat ketidaktransparanan pihak ITDC dalam pengelolaan WSBK. Meski sebelumnya ada diskon 50 persen saya rasa tidak terlalu besar pengaruhnya,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandi Satria ketika dikonfirmasi menegaskan kaitan dengan capaian pajak hiburan ini tidak terlepas dari harga tiket pada WSBK tahun ini lebih murah jika dibandingkan dengah tahun sebelumnya. Termasuk adanya tiket bonus yang bisa didapatkan oleh para penonton pada Jumat. “Harga dasar ticket semua jenis, lebih murah dibanding 2021, juga ada tiket terusan Sabtu-Minggu dengan bonus hari Jumat gratis, sehingga tiket hari Jumat tidak ada pemasukkan,” terangnya. (met)
