MATARAM — Sampai saat ini belum ada langkah nyata dari Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman (HARUM), terkait program 100 hari pasca dilantik. Khususnya terkait dengan penanganan sampah yang belum jelas hingga kini.
Ketua Fraksi Amanah Bangsa, Ahmad Azhari Gufron menyebutkan, sampai saat ini satu permasalahan di Kota Mataram yang tidak kujung tuntas, yakni terkait dengan persoalan sampah. “Yang menjadi masalah ini hanya sampah saja. Selama ini belum ada upaya penanganan maksimal,” katanya kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (20/5).
Seperti diketahui, beberapa program HARUM yang dikemas dalam visi-misi “10 ASA Menuju Mataram Harum”, yaitu pengelolaan sampah berbasis lingkungan, penguatan pendidikan setara, menyediakan TPQ gratis dan insentif marbot, membangun rumah kreatif, meningkatkan kapasitas UMKM, menyediakan infrastruktur kota berkeadilan, membangun kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publiuk, menata ruang terbuka hijau, menghadirkan pelayanan kesehatan gratis dan dokling.
Namun dari semua program yang dituangkan dalam visi-misi itu, sejak dilantik 26 Februari lalu belum ada yang muncul. Persoalan sampah yang diujung mata, saat ini masih sering diprotes warga. “Apalagi mau melakukan beberapa program kemandirian fiskal daerah dimasa pandemi, bagiamana solusinya? Karena sampai saat ini belum ada kerja nyata yang tampak dari pasangan HARUM,” kritiknya.
Untuk itu, kalangan DPRD Mataram terus mendorong program yang sudah dijanjikan Wali Kota Mataram terpilih bisa berjalan dengan maksimal.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Herman menyebutkan, beberapa program yang tercantum dalam visi-misi harus dilaksanakan. Seperti meningkatkan kapasitas UMKM, tentu ini sangat dinantikan masyarakat.
Saat kampanye, sudah jelas para pelaku UMKM sangat menanti program yang disebutkan. “Sejak awal kita ingatkan jangan hanya dijual di kampanye untuk meraup suara. Tapi setelah terpilih pelaku UMKM dilupakan kembali,” katanya.
Ia berharap beberapa visi-misi yang sudah dikemas selama ini bisa berjalan sampai akhir jabatan tahun2024 ke depan. Karena ini sudah masuk dalam Ranwal RPJMD 2021-2026. “Kita dorong eksekutif untuk membuat terobosan dan program yang betul-betul menyentuh di hati masyarakat,” singkatnya. (dir)
