PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah berencana akan memanggil Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah dan panitia event MOTUL FIM Superbike World Championship (WSBK) Indonesia 2021 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit bulan November lalu.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dari para wakil rakyat terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp 2,6 miliar dari pajak hiburan penjualan tiket WSBK. Padahal jauh sebelumnya, dari pemda sudah menargetkan 15 persen dari hasil penjualan tiket WSBK tersebut bisa sampai Rp 10 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Legewarman menyampaikan, apa yang didapatkan pemkab sangat jauh dari target. Hal inilah yang membuat mereka mempertanyakan keterbukaan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan event internasional itu. Terlebih pihaknya mengaku bahwa selama ini tidak ada transparansi terkait kegiatan yang selalu digaungkan akan mampu mendongkrak PAD ini. “Kita sudah ada kesepakatan di dewan untuk meminta konfirmasi terkait dengan pendapatan pemkab yang hanya Rp 2,6 miliar ini. Makanya dalam waktu dekat kita akan panggil pihak Bappenda dan panitia WSBK untuk melakukan klarifikasi, pemanggilan akan dilakukan oleh gabungan komisi,” ungkap Legewarman kepada Radar Lombok, Selasa (28/12).
Ketua DPC PBB Lombok Tengah ini menegaskan, jauh sebelumnya pihaknya sudah membahas jika 70 persen dari total kapasitas penontong yang diizinkan. Maka pemkab sudah memperkirakan PAD yang bisa mereka dapatkan dari penjualan tiket saja bisa sampai Rp 10 miliar. “Ini kalau kita hanya dapat Rp 2,6 miliar seakan-akan tiket yang terjual hanya 25 persen. Makanya penting ini untuk dilakukan klarifikasi, baik dari pihak Bappenda maupun panitia WSBK ini,” jelasnya.
Pihaknya mengaku jika apa yang terjadi saat ini sebagai salah satu indikasi ketidakterbukaan panitia terhadap pemkab. Meski pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa kurangnya hasil penjualan tiket karena tiket yang seharusnya digunakan hari Sabtu, namun bisa digunakan juga pada hari Minggu akibat pada hari Sabtu balapan sempat tertunda akibat hujan lebat. “Tapi tiket hari Minggu inikan sudah dijual juga kemarin. Makanya perlu diperjelas termasuk tiket yang hari pertama itu, apakah benar gratis atau bagaimana. Jangan sampai permasalahan ini terulang kembali saat MotoGP. Jadi harus ada transparansi, kalau bisa harus ada aplikasi yang bisa kita lihat langsung berapa tiket yang terjual dan lain sebagainya,” terangnya.
Tidak hanya permasalahan tiket semata, namun pendapatan dari parkir juga harus dipertanyakan. Pasalnya pemkab juga hanya mendapat Rp 25 juta dan sangat jauh dari target yang mencapai Rp 250 juta. Padahal keberadaan parkir ini sebelumnya menjadi sorotan akibat mahalnya biyaya parkir. “Ini parkir saja Rp 50.000 satu mobil dan sekarang malah hasilnya sangat jauh dari target. Makanya penting untuk diklarifikasi terkait persoalan ini,” tegasnya. (met)
