Dewan akan Bentuk Pansus Usut Proyek Labuhan Haji

BELUM DIKERUK: Inilah kolam labuh pelabuhan Labuhan Haji yang sampai saat ini tak kunjung dikeruk pihak kontraktor (Gazali/Radar Lombok)

SELONG– Karut marut pengerjaan proyek pengerukan kolam labuh Labuhan Haji  yang tak kunjung ada  kejelasan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) mulai bertindak.

Komisi IV pun  segera akan membentuk panitia khusus (Khusus) untuk mengusut  kejanggalan mega proyek Labuan Haji ini. Terlebih masalah semakin rumit, setelah 12 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal  China yang akan melakukan pengerukan di deportasi Imigrasi Mataram karena bermasalah.

Setelah 12 TKA China itu didopertasi, rombongan komisi IV DPRD Lotim turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Labuhan Haji, Kamis (26/1). Sidak itu dipimpin  ketua Komisi Ubaidillah.

Setibanya di lokasi, Komisi IV  langsung mengecek sekitar lokasi pengerukan. Yang ditemukan hanya pipa yang terpasang  dan kapal pengeruk yang masi terparkir di perairan Labuhan Haji namun tak kunjung melakukan pengerjaan.

[postingan number=3 tag=”labuhan”]

Ubaidillah mengatakan,  pihaknya sejak awal telah melakukan pemanggilan   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk diklarifikasi terkait kejelasan pengerukan  kolam labuh Labuhan Haji. Namun meski beberapa kali diundang dengan cara bersurat, dinas terkait mangkir dan  tak pernah memenuhi panggilan tersebut. Ulah PUPR lantas membuat dewan geram. ‘’ Sampai tiga kali kami bersurat. Tapi tidak pernah digubris,” kesalnya.

Menyikapi masalah ini, dalam waktu dekat komisi IV berencana  akan melayangkan surat rekomendasi ke bupati dan kontraktor yang mengerjakan proyek. Rokomendasi itu, meminta agar kontrak pengerjaan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji segera diputuskan. Nantinya apa yang menjadi  jawaban pihak pemkab terkait rekomendasi itu, segera akan ditindaklanjuti  dengan pembentukan pansus. ‘’ Kita akan lihat dulu jawaban  mereka. Baru kita bentuk pansus,” tandas Ubaid.

Sementara H Maidy yang juga anggota Komisi IV mengatakan, pemanggilan secara berulang  yang telah dilayangkan ke  Dinas PUPR, tak lain untuk meminta  penjelasan mereka terkait apa yang menjadi masalah  tidak jelasnya proyek pengerukan kolam labuh itu.  Ini dilakukan sebagai cara untuk mencarai solusi yang   terbaik. Dewan  tidak ingin masyarakat nantinya beranggapan dewan tidak  bisa berbuat menyikapi masalah  proyek Labuhan Haji ini. ‘’ Inikan proyeknya sudah beberapa kali gagal. Jangan –jangan kontraktor yang dimenangkan hanya sekedar menjadi broker,” kesalnya.

Baginya , anggaran Rp 38 miliar yang telah digelontorkan untuk Labuhan Haji, sebaiknya dialihkan untuk program lainya di Lotim yang menjadi prioritas dan membutuhkan anggaran. Solusi  ini  kata dia lebih tepat, karena juga manfaatnya sama yaitu untuk membangun perekonomian dan meningakatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. (lie)