SELONG– Karut marut pengerjaan proyek pengerukan kolam labuh Labuhan Haji yang tak kunjung ada kejelasan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) mulai bertindak.
Komisi IV pun segera akan membentuk panitia khusus (Khusus) untuk mengusut kejanggalan mega proyek Labuan Haji ini. Terlebih masalah semakin rumit, setelah 12 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan melakukan pengerukan di deportasi Imigrasi Mataram karena bermasalah.
Setelah 12 TKA China itu didopertasi, rombongan komisi IV DPRD Lotim turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Labuhan Haji, Kamis (26/1). Sidak itu dipimpin ketua Komisi Ubaidillah.
Setibanya di lokasi, Komisi IV langsung mengecek sekitar lokasi pengerukan. Yang ditemukan hanya pipa yang terpasang dan kapal pengeruk yang masi terparkir di perairan Labuhan Haji namun tak kunjung melakukan pengerjaan.
[postingan number=3 tag=”labuhan”]
Ubaidillah mengatakan, pihaknya sejak awal telah melakukan pemanggilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk diklarifikasi terkait kejelasan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji. Namun meski beberapa kali diundang dengan cara bersurat, dinas terkait mangkir dan tak pernah memenuhi panggilan tersebut. Ulah PUPR lantas membuat dewan geram. ‘’ Sampai tiga kali kami bersurat. Tapi tidak pernah digubris,” kesalnya.
Menyikapi masalah ini, dalam waktu dekat komisi IV berencana akan melayangkan surat rekomendasi ke bupati dan kontraktor yang mengerjakan proyek. Rokomendasi itu, meminta agar kontrak pengerjaan pengerukan kolam labuh Labuhan Haji segera diputuskan. Nantinya apa yang menjadi jawaban pihak pemkab terkait rekomendasi itu, segera akan ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus. ‘’ Kita akan lihat dulu jawaban mereka. Baru kita bentuk pansus,” tandas Ubaid.
Sementara H Maidy yang juga anggota Komisi IV mengatakan, pemanggilan secara berulang yang telah dilayangkan ke Dinas PUPR, tak lain untuk meminta penjelasan mereka terkait apa yang menjadi masalah tidak jelasnya proyek pengerukan kolam labuh itu. Ini dilakukan sebagai cara untuk mencarai solusi yang terbaik. Dewan tidak ingin masyarakat nantinya beranggapan dewan tidak bisa berbuat menyikapi masalah proyek Labuhan Haji ini. ‘’ Inikan proyeknya sudah beberapa kali gagal. Jangan –jangan kontraktor yang dimenangkan hanya sekedar menjadi broker,” kesalnya.
Baginya , anggaran Rp 38 miliar yang telah digelontorkan untuk Labuhan Haji, sebaiknya dialihkan untuk program lainya di Lotim yang menjadi prioritas dan membutuhkan anggaran. Solusi ini kata dia lebih tepat, karena juga manfaatnya sama yaitu untuk membangun perekonomian dan meningakatkan kesejahteraan masyarakat Lotim. (lie)
