TANJUNG – Ratusan guru yang tergabung dalam Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honor (AGTKH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menuntut honor dari bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) sebesar Rp 500.000 per bulan.
Ketua AGTH KLU Andri Supan mengatakan bahwa nominal yang sebelumnya Rp 250.000 per bulan kemudian naik menjadi Rp 350.000 per bulan masih terlalu kecil. “Kami menuntut agar honor yang diberikan Rp 500.000 per bulan,” ujarnya saat hearing ke Kantor DPRD KLU, Jumat (12/1).
Tuntutan ini jelasnya bukan tanpa dasar. Andri menilai bahwa pemda mampu memberikan dengan jumlah lebih besar. Hal itu seiring dengan naiknya pendapatan asli daerah (PAD). “PAD tahun 2023 merupakan yang tertinggi capaian PAD sepanjang KLU berdiri. Jika TPP ASN saja naik 30 persen masa kami hanya minta honor Rp 500.000 per bulan tidak bisa,” ungkapnya.
Wakil Ketua AGTH KLU Hersuna menambahkan bahwa jika dengan pagu anggaran Rp 6,3 miliar dibagi dengan 1.560 guru honor versi AGTKH maka masing-masing orang akan mendapatkan Rp 410.000 per bulan. Artinya yang perlu ditambah tinggal Rp 90.000 per orang. Namun jika menggunakan data jumlah penerima versi Dikbudpora maka tentu hasilnya akan beda lagi. Ia menyarankan agar data yang dipakai adalah data AGTKH karena itu adalah data riil di lapangan. “Kami punya korcam di masing-masing kecamatan. Korcam ini yang turun ke masing-masing sekolah untuk mendata jumlah guru honor,” bebernya.
Meski begitu agar tidak terjadi persoalan di belakang hari pihaknya meminta Dikbudpora mengkroscek kembali data yang ada dan pihaknya menunggu hasil final.
Sekretaris Dikbudpora KLU Efendi mengatakan bahwa data guru honor dari PAUD hingga SMP berdasarkan data Dapodik yaitu 1.610 orang. “Itu mulai dari lulusan SMA hingga Strata Satu (S1). Tetapi setelah disaring berdasarkan kualifikasi lulusan S1 maka maka totalnya adalah 1.401,” bebernya.
Namun karena ada perbedaan data dengan AGTKH maka pihaknya bakal mengkroscek kembali jumlah guru honor di setiap sekolah. Pihaknya dalam hal ini bakal meminta setiap kepala sekolah melaporkan jumlah guru honor di sekolahnya masing-masing. “Kami targetkan hari Senin datanya sudah siap,” ucapnya.
Ketua DPRD KLU Artadi meminta data jumlah guru honor hasil pendataan ulang agar segera dikirim. Data tersebut akan dipadukan kembali dengan data AGTKH. Baru setelah itu akan dibahas berkaitan dengan besaran honor. “Anggaran yang ada besarnya Rp 6,3 miliar. Mereka menuntut agar besaran honor yang diterima per bulan Rp 500.000. Jika data penerimanya sudah klir nanti kita akan bicara dengan TAPD apakah bisa menambah anggarannya atau tidak,” ungkapnya.
Anggota DPRD KLU, Kardi mendorong agar honor guru ini ditambahkan. Politisi Demokrat ini mengaku bahwa merasakan betul apa yang dialami para guru honor. “Saya pernah lima tahun jadi guru honor di SDN 2 Sambik Elen. Jadi saya merasakan betul kalau hanya 250.000 itu tidak cukup untuk membeli Pampers saja,” ucapnya.
Oleh sebab itu ia mendesak agar pemda bisa menambah honor para guru ini sesuai tuntunan mereka. Kardi meminta pemda jangan hanya mengutamakan proyek fisik. “Nasib para guru ini juga perlu diperhatikan,” tutupnya. (der)
