Ketua DPRD Cek Pengukuran Lahan Proyek Pantai Bintang

PENGUKURAN: Pengukuran lahan di Proyek Pantai Bintang di Jambianom, Kamis (25/8). ( IST FOR RADAR LOMBOK )

TANJUNG–Ketua DPRD KLU Artadi beserta jajaran Komisi I DPRD turun mengecek pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) KLU di proyek penataan Pantai Bintang di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kecamatan Tanjung.
Dalam pengukuran lahan ini, hadir juga para pihak terkait lainnya. Mulai Bagian Aset BKAD KLU, Dinas Pariwisata KLU, pemilik lahan yaitu Sutikno, serta dari pihak desa dan unsur masyarakat.
Ketua DPRD KLU Artadi mengungkapkan, pengukuran ini untuk memperjelas mengenai batas-batas wilayah yang nantinya oleh pemilik lahan secara otomatis akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disahkan statusnya menjadi aset daerah. Mengingat Sutikno sudah legawa menyerahkan lahannya. “Sekarang dilakukan pengukuran dan dari bagian aset untuk diurus bagaimana supaya ini bisa selesai,” jelasnya.

Baca Juga :  PDAM Belum Siap, Pemda Minta Tolong ke PT BAL


Artadi mengaku, jika lahan tidak klir maka dikhawatirkan ke depan akan timbul masalah baru karena bagaimanapun ada intervensi APBD yang masuk dalam objek lahan yang notabene bukan milik daerah.
Diharapkan dengan penyelesaian persoalan ini, bisa dihasilkan kesepakatan sehingga semua pihak bisa menerima. Terlebih, jika berbicara dampak ke depan, Pantai Bintang akan jauh lebih indah dari sekarang. “Kalau ini sudah bisa jadi, supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Jadi dari Pantai Impos jalan, di Pantai Bintang juga jalan, ekonomi masyarakat bisa berkembang,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata I Wayan Subade mengaku, pengukuran tanah ini setelah selesai nantinya akan segera diurus oleh BPN dan BKAD mengenai batas wilayah, mana lahan pemilik atau perorangan, mana aset pemerintah, dan lain sebagainya. Pihaknya di dinas mengaku selama ini pekerjaan proyek terus berjalan, tercatat progresnya sudah sekitar 15 persen dan akan terus bertambah seiring lancarnya pekerjaan ini. Terlebih, pengkliran lahan ini juga menjadi salah satu syarat untuk daerah supaya bisa menjemput Dana alokasi khusus (DAK) untuk pengembangan Pantai Bintang di masa datang.

Baca Juga :  Tiga Pejabat Izin Daftar Sekda KLU ke Bupati


“Pada prinsipnya semua masyarakat sudah setuju. Karena ini akan banyak manfaatnya terutama para pedagang kecil, makanya kita harap dengan pengukuran ini bisa selesai semua, tidak ada lagi yang dipersoalkan,” harapnya. (der)

Komentar Anda