MATARAM – Ada banyak janji pemerintah pusat ke korban gempa di NTB yang belum direalisasikan. Termasuk bantuan dari Kementerian Sosial. Bantuan yang dijanjikan belum jelas dan malah terancam batal.
Hal ini terungkap dalam surat Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI yang dialamatkan ke Gubernur NTB. Dalam surat tersebut Kemensos mengaku alokasi anggaran untuk bantuan sosial tahun 2018 terbatas. Apalagi saat ini telah memasuki semester II triwulan III. Ditambah dengan banyaknya kejadian bencana alam. Atas kondisi tersebut Kemensos meminta gubernur untuk menginstruksikan bupati/wali kota untuk tidak menjanjikan bantuan-bantuan tersebut kepada calon penerima. Hal itu tentu saja menandakan bantuan yang selama ini dijanjikan belum jelas kepastiannya.
Radar Lombok memperjelas maksud isi surat tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, kemarin. “Kalau tanya maksudnya, yang lebih ngerti tentu orang kementerian,” jawabnya.
Meskipun begitu Khalik tidak sepakat jika isi surat itu menyimpulkan bantuan dari Kemensos dibatalkan.”Barusan saya komunikasi dengan Pak Dirjen Linjamsos, pastinya data yang masuk dari kabupaten/kota akan menjadi landasan perencanaan,” katanya.
Diperjelas terkait jadwal pencarian bantuan tersebut, Khalik tidak mengetahuinya. Termasuk perencanaan yang dimaksud, apakah artinya bantuan akan cair melalui APBN 2019. “Prinsipnya, tentu kita Pemprov akan terus mengingatkan dan menagih sesuai janji Menteri Sosial,” ungkap Khalik.
Disampaikan juga, Pemprov hingga saat ini belum menerima SK dari bupati/wali kota tentang nama-nama calon penerima Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS). Mengingat, Pemkab/Pemkot langsung mengirim berkasnya ke kementerian.
Informasi yang diketahui Khalik, hanya Lombok Tengah yang telah mengirimkan berkasnya ke kementerian.”Yang sudah masuk itu Lombok tengah, tapi ada kekurangan nomor rekening. Dan kemudian data itu, kata kementerian menjadi bahan perencanaan seberapa besar dana yang ada saat ini dan seberapa besar yang akan diajukan dalam APBN berikutnya,” terang Khalik.
Penjelasan Khalik menunjukkan bahwa bantuan dari Kemensos tidak cukup anggarannya, namun akan diupayakan melalui APBN 2019. “ Kita provinsi terus memberikan pendampingan dan mengawal itu di kementerian. Gak ada kementerian bilang batal. Saya juga terus memberikan informasi berbagai hal yang berkembang di masyarakat terkait Jadup ini ke kementerian sebagai bahan kajian mereka,” tandasnya.
Janji bantuan dari Kemensos yaitu jaminan uang hidup (Jadup) bagi pengungsi Rp 900 ribu per jiwa. Yang ini tidak jelas. Begitu juga dengan janji lainnya seperti Rp 2,5 juta bagi korban luka-luka, kemudian Rp 3 juta untuk bantuan isi rumah.
BACA JUGA: Gawat, Kasus HIV/AIDS di NTB Meningkat Tajam
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat yang berusaha dimintai keterangannya belum memberikan penjelasan apapun. Di KLU, tokoh pemuda setempat, Habib, bereaksi keras atas surat yang dilayangkan Kementerian Sosial (Kemensos) ini. Seharusnya apa yang sudah dijanjikan harus ditepati, bukan malah membuat daerah menjadi korban harapan palsu. “Kalau begini kami tidak percaya lagi dengan janji-janji Jokowi,” tegasnya.
Atas munculnya surat Kemensos ini lanjut Habib, ia bersama rekan-rekan aktivis lainnya di Lombok Utara sedang menggalang kekuatan, mempersiapkan massa untuk bergerak ke Kota Mataram. Mereka akan menuntut supaya Gubernur NTB dan DPRD NTB sejalan dengan tuntutan mereka, yakni mendesak pusat merealisasikan apa yang sudah dijanjikan. “Lebih dari 1.000 orang akan bergerak ke Mataram pekan depan. Kita juga akan mengajak teman-teman dari Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Lombok Tengah,” tegasnya.(zwr/flo)
