MATARAM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB melaporkan ada sebesar Rp 1,6 triliun, anggaran pemerintah daerah (Pemda) di NTB yang mengendap di bank pada bulan Maret 2023. Dimana total APBD Pemda di NTB sebesar Rp3,970 triliun, dan dibelanjakan sebesar Rp2,325 triliun.
Kepala Kanwil DJPB NTB, Sudarmanto mengatakan, uang Pemda yang mengendap di bank tersebut, terlihat dari APBD yang surplus pada triwulan I 2023. Tercatat sebanyak 11 Pemda di NTB yang mengalami surplus Rp 1,6 triliun, pada Maret 2023 atau angkanya naik sebesar Rp 666,57 miliar dari bulan sebelumnya.
Ia merincikan besar anggaran masing-masing Pemda di NTB yang mengendap di bank sampai Maret 2023 lalu, paling besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebesar Rp 401,13 miliar. Disusul Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram sebesar Rp298,09 miliar. Kemudian Pemda Lombok Barat sebesar Rp220,49 miliar. Pemda Lombok Tengah sebesar Rp206,07 miliar. Pemda Lombok Timur sebesar Rp 186,97 miliar.
Selanjutnya, Pemda Dompu sebesar Rp110,78 miliar. Pemda Sumbawa Barat sebesar Rp75,76 miliar. Pemda Lombok Utara sebesar Rp69,56 miliar. Pemda Sumbawa sebesar Rp56,72 miliar. Pemda Bima sebesar Rp43,28 miliar dan Pemkot Bima sebesar Rp36,44 miliar.
Sudarmanto juga merincikan realisasi pendapatan 11 pemda mencapai 17,86 persen dari target atau dengan nominal sebesar Rp3,979 triliun lebih. Dengan rincian dari PAD Rp 499,91 miliar atau 12,56 persen, transfer Rp3,458 triliun atau 87,17 persen dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp10,71 miliar atau 0,27 persen.
“Dari pendapatan transfer tersebut, 87,04 persen merupakan anggaran transfer dari pusat. Sedangkan dari sisi belanja, Pemda di NTB telah membelanjakan anggaran sebesar Rp2,325 triliun lebih atau 10,35 persen dari pagu,” ungkapnya.
Dikatakan, anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi sebesar 81,44 persen, belanja modal 5,39 persen, belanja tak terduga 0,38 persen, dan belanja transfer 12,82 persen.
“Nominal belanja operasi tercatat sebesar Rp1,893 triliun lebih yang sebagian besar untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa dengan porsi masing-masing 69,07 persen dan 26,37 persen. Sedangkan belanja modal baru terserap 4,37 persen. Terbesar untuk pengadaan tanah pada APBD Kabupaten Sumbawa sebesar 48 persen,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudarmanto menjelaskan, bahwa biasanya anggaran yang masih mengendap di bank akan terjadi peningkatan belanja pada triwulan II 2023. Seiring dengan selesainya proses tender atau dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau proyek fisik.
Ia juga menyebutkan, total APBD di NTB tahun 2023 mencapai Rp 22,277 triliun lebih. Dengan komposisi PAD sebesar 26,97 persen, transfer 75,38 persen dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,66 persen. Sementara belanja ditetapkan sebesar Rp22,474 triliun.
Dari jumlah tersebut digunakan untuk belanja operasi sekitar 73,72persen disusul belanja transfer 12,97 persen, belanja modal 12,78 persen dan belanja tak terduga 0,55 persen. “Dengan target pendapatan sebesar Rp22,277 triliun sementara pagu belanja ditetapkan Rp22,474 triliun, APBD di NTB defisit sebesar Rp197,03 miliar,” terangnya.
Dikatakan, defisit anggaran tersebut ditutup dengan pembiayaan berupa penggunaan SILPA tahun 2022, pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Sementara sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan utang dan penyertaan modal daerah. (sal)
