MATARAM — TNI kerahkan 3.100 personel untuk mengamankan proses pemilihan umum (Pemilu) yang akan terlaksana 14 Februari 2024 mendatang. Para personel itu ditugaskan untuk memantau kondisi di masing-masing TPS (tempat pemungutan suara) yang tersebar di 16.423 lokasi di seluruh wilayah NTB.
“Itu yang perlu kita amankan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Komandan Korem 162/WB, Brigjen TNI Agus Bhakti, usai apel gelar pasukan secara serentak, dalam rangka kesiapan TNI pada pengamanan Pemilu 2024, di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY Gebang, Mataram, Kamis (1/2).
Para personel yang terlibat pengamanan Pemilu 2024 ini, tidak hanya dari TNI Angkatan Darat (AD) saja, melainkan juga TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU), dengan masing-masing 150 personel. Mereka akan disebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Personel itu akan ditugaskan untuk membantu personel yang diterjunkan Polda NTB. “Kita membackup pengaman Pemilu 2024 berdasarkan permintaan dari Kapolda NTB,” jelas Agus.
Dikatakan, apel yang dilakukan tersebut untuk memastikan kesiapan TNI dalam pengamanan Pemilu 2024. Pengamanan tidak hanya terfokus terhadap pemantauan di setiap TPS saja, tetapi ada juga sejumlah personel melakukan pengamanan terpusat ke Polda NTB dan masing-masing Polres.
“Ada yang ikut dalam kekuatan terpusat dan tersebar, termasuk di TPS. Kita harap Pemilu ini bisa sukses,” harap Agus.
Selain menerjunkan personel, pihaknya juga akan menerjunkan peralatan lainnya seperti truk pengangkut personel di masing-masing Kodim, kendaraan Babinsa dan ke kendaraan tempur (Ranpur) Anoa. “Ini yang akan kita terjunkan apabila dibutuhkan,” jelas Agus.
Danrem juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap menjaga netralitas dalam gelaran Pemilu. Karena TNI merupakan alat pengamanan Negara, yang tidak boleh memihak kepada salah satu calon, termasuk memberikan fasilitas salah satu calon untuk kampanye.
“Saya yakin seluruh personel tetap menjunjung netralitas dalam menciptakan Pemilu yang aman dan damai. Jika kita temukan ada anggota yang tidak netral, pasti akan kita proses secara aturan yang berlaku,” tegas Agus. (sid)
