MATARAM–Tanggal 19 September 2021, kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB genap tiga tahun.
Dalam perjalanannya menapaki tiga tahun itu, keduanya punya tantangan cukup berat. Di antaranya pandemi covid-19 yang berdampak cukup besar pada seluruh aspek kehidupan masyarakat di NTB. “Muaranya adalah angka kemiskinan sulit dibendung,” kata Pengamat Politik UIN Mataram, Agus, MSi.
Menurutnya, kinerja pemerintahan Zul-Rohmi di bidang kesejahteraan sosial masih harus lebih inovatif dan adaptif dengan situasi pandemi. Kalau tidak inovatif dan adaptif bisa saja berdampak pada resesi elektoral Zul-Rohmi dibanding ketika bertarung di Pilkada NTB 2018. “Ada keterlambatan dalam kesejahteraan sosial masyarakat kita,” ucap mantan Anggota KPU NTB tersebut.
Kendati demikian, ia menilai kinerja Zul-Rohmi dalam indikator menghadirkan good governance di daerah bagus. Misalnya penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait pengelolaan anggaran. Ini menandakan akuntabilitas administrasi keuangan daerah sudah bagus. Transparansi pemerintahan juga bagus, dilihat dari indeks keterbukaan informasi publik yang memperlihatkan kemajuan. Korupsi pemerintahan juga menurun.
Namun ada sejumlah hal disorot Agus, di mana Zul-Rohmi terlalu sering melakukan mutasi pejabat. Di mana mutasi yang terlalu sering membuat reformasi birokrasi di pemerintahan akan sulit tercapai. Terkesan, arah dan penataan birokrasi tidak memiliki road map atau peta jalan yang jelas.
Bagi Agus, reformasi birokrasi menuju ASN yang profesional dan berintegritas tidak boleh dihambat oleh faktor politik praktis. Kepala daerah seharusnya memiliki komitmen kuat dalam bidang reformasi birokrasi. Kepala daerah harus memiliki road map yang jelas tentang arah dan tahapan reformasi birokrasi dan konsisten dengan road map.
Reformasi birokrasi merupakan sektor paling strategis karena peran birokrasi dalam kebijakan publik, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan di daerah sangat dominan. Bahkan peran birokrasi kadang lebih strategis dalam kebijakan publik dibandingkan DPRD. “Kenyataan ini merupakan fakta yang tidak bisa dinapikan,” paparnya.
Pengamat Politik Universitas Mataram Dr Saipul Hamdi menilai, birokrasi pemerintahan Zul-Rohmi kurang kondusif dan tidak ada kepastian kinerja bagi para pejabat. Mutasi pejabat terlalu sering dilakukan, membuat para pejabat kurang mampu merealisasikan program yang sudah ditetapkan dan siap dieksekusi dalam bentuk kebijakan. Tetapi tak berselang lama, pejabat itu dimutasi. Sehingga relatif sulit bagi pejabat untuk bisa merealisasikan program yang sudah ditetapkan. “Ini membuat birokrasi pemerintahan Zul-Rohmi tidak kondusif,” ucap Dosen Fisipol Unram tersebut.
Dengan sisa waktu masih dua tahun lagi, Zul-Rohmi harus mengurangi frekuensi mutasi pejabat. Dengan memberikan kesempatan kepada para pejabat, untuk bisa mengeksekusi program yang sudah ditetapkan. Sehingga ada capaian program yang bisa dilakukan para pejabat birokrasi tersebut. Dengan begitu, para pejabat itu bisa lebih berinovasi dan kreatif dalam melaksanakan program. “Yang menonjol dari program Zul-Rohmi adalah beasiswa dan sedangkan program lainnya belum ada terlihat,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram Made Slamet menyoroti banyak program yang tidak bisa dieksekusi atau terealisasi di era Zul-Rohmi. Salah satu penyebab yakni terlalu sering mutasi pejabat dinas. Gonta ganti pejabat dinas, acap kali membuat pejabat baru menghilangkan atau mencoret program yang sudah ada.
Dia mencontohkan, bagaimana Dinas Perdagangan NTB, tidak bisa merealisasikan program bantuan modal bagi sebanyak 400 pedagang di Kota Mataram. Bantuan modal itu dialokasikan sebesar Rp 800 juta dari APBD NTB 2021 namun bantuan tidak bisa direalisasikan. “Ini jadi catatan penting di era pemerintahan Zul-Rohmi,” pungkas Ketua DPC PDIP Kota Mataram. (yan)
