Warga Tumpak Tuntut Perbaikan Jembatan Rusak

DEMO: Ratusan warga Desa Tumpak Kecamatan Pujut saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (13/2). (M Haeruddin/Radar Lombok)

PRAYA – Ratusan warga Desa Tumpak Kecamatan Pujut mendatangi kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (13/2). Kedatangan massa ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap lambannya pemda dalam merespons persoalan jembatan penghubung desa Tumpak-Pengembur yang ambruk akibat bencana alam banjir 2022 lalu.

Selain mendesak pemda untuk memperbaiki jembatan Tumpak yang rusak akibat diterjang banjir akhir tahun lalu, massa juga mendesak agar pemda segera memperbaiki jalan kabupaten yang menghubungkan Pengembur-Tumpak yang sudah lama rusak parah dan saat ini kondisinya sangat memperihatinkan.

Koordinator aksi, Mawardi menegaskan, kedatangan masyarakat sebagai aksi protes terhadap lambannya pemda dalam mersepons apa yang menjadi aduan dari warga Desa Tumpak. Pasalnya, masyarakat sudah lama mengadukan terkait dengan rusaknya jembatan penghubung Desa Tumpak-Pengembur pada akhir tahun lalu, hingga kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. “Kami sangat menyayangkan sikap Bupati dan BPBD yang tidak merespons aduan warga terkait jembatan penghubung Desa Tumpak-Pengembur yang ambruk empat bulan yang lalu. Jembatan ini rusak karena bencana alam, kami sudah lapor ke BPPD dan Bupati Lombok Tengah, akan tetapi tidak ada respons positif,” ungkap Mawardi, Senin (13/2).

Mawardi mengaku, sebelumnya memang sudah ada alat berat yang diturunkan untuk mengerjakan jembatan penghubung tersebut, akan tetapi diangkut kembali dan sampai sekarang tidak ada kejelasan. Akibat dari jembatan yang rusak ini, bahkan pihaknya mengaku pada saat malam bau nyale beberapa waktu lalu membuat adanya masyarakat yang terjatuh di jembatan tersebut. “Makanya kami datang meminta kejelasan kaitan dengan kapan dibangun jambatan ini, di satu sisi kami juga meminta agar jalan Pengembur-Tumpak ini dilakukan perbaikan. Panjangnya sekitar 15 km dan sudah lama rusak parah, ini harus menjadi atensi karena memang ini satu-satunya jalan penghubung bahkan menjadi jalan menjadi pantai Mawun,” terangnya.

Baca Juga :  Oknum Anggota DPRD Loteng Terlibat Narkoba Harus Diberhentikan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, H Ridwan Ma’ruf  menanggapi terkait jembatan penghubung Desa Tumpak – Pengembur itu memang pihaknya sudah turun lapangan bersama Sekdes dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Tumpak. Saat itu, mereka menawarkan kerja gotong royong, dan dari BPBD memberikan semen untuk dikerjakan sementara. “Jembatan penghubung akan diperbaiki, akan tetapi saat ini sedang berproses dan saat ini anggarannya sedang dihitung oleh konsultan, nantinya baru akan diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga kalau ada anggaran, maka langsung dieksekusi” terangnya.

Hanya saja, massa aksi tidak puas dengan penjelasan dari BPBD, massa mendesak agar ditemui langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati Lombok Tengah. Bahkan aksi saling dorong antara massa dengan aparat kepolisian tidak terhindarkan, beruntung tidak berselang lama, massa ditemui langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H M Nursiah.

Baca Juga :  Gelontorkan Anggaran Rp 753 M untuk Fasilitas Pengamanan Wisatawan

Di hadapan Wabup, Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Rosadi menyampaikan masyarakat bersama Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) datang ke kantor Bupati untuk menyampaikan kondisi jambatan hingga jalan Desa Tumpak yang sangat membutuhkan perhatian dari pemda. Mengingat kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. “Kondisi jembatan di Desa Tumpak pada Desember lalu ambruk akibat intensitas hujan dan terjadi banjir. Tapi sampai saat ini tidak kunjung dilakukan perbaikan, makanya masyarakat datang untuk meminta kejelasan kapan jembatan itu dilakukan perbaikan. Termasuk perbaikan jalan yang kondisinya juga sangat memprihatinkan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, H M Nursiah menyampaikan kerusakan jambatan dan jalan yang ada di Desa Tumpak akan menjadi perhatian yang diatensi oleh pemda dan memang kaitan dengan jalan selalu menjadi usulan dari masyarakat baik saat musrembang dan lainnya. Hanya saja, pihaknya menegaskan karena anggaran daerah yang terbatas membuat perbaikan jalan tidak semuanya bisa dilakukan. “Untuk jambatan sedang didesain dan kalau desain jadi maka akan langsung dikerjakan, terkait jalan kita usahakan di APBD perubahan. Tapi perlu diketahui kondisi keuangan akibat pandemi Covid-19, makanya jangan merasa kurang diperhatikan tapi kami dari pemda akan tetap bertanggung jawab. Makanya di APBD perubahan catat akan dilakukan perbaikan jalan,” terangnya. (met)

Komentar Anda