MATARAM — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), telah memastikan, atau memberikan lampu hijau bahwa proyek pembangunan jalan bypass inner pulau Lombok dari Pelabuhan Lembar-Mataram-Labuhan Kayangan, masuk program strategis nasional.
Terkait itu, Anggota DPR-RI Dapil NTB II, Suryadi Jaya Purnama meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengawal mega proyek jalan port to port Lembar-Mataram-Kayangan, yang sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo ketika hadir pada Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016 silam di Lombok Tengah itu, agar terealisasi pembangunannya.
“Kita berharap Pemerintah Daerah, para Gubernur atau Pj Gubernur, para Bupati dan Pj Bupati bersinergi untuk memperjuangkan infrastruktur itu (bypass port to port) di NTB,” pinta SJP, sapaan akrab Anggota DPR-RI Dapil NTB II ini kepada wartawan, kemarin.
SJP mengatakan pihaknya sudah meminta agar pembangunan jalan bypass port to port Lembar-Mataram-Kayangan dilanjutkan, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Permintaan itu disampaikan SJP ketika Presiden melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke NTB beberapa hari lalu, untuk meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerarah di Lembar, Lombok Barat, dan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat.
“Saya sempat bisik ke beliau (Presiden Jokowi, red), pak lanjutkan untuk pembangunan jalan di Lembar sesuai janji bapak. Responnya beliau manggut-manggut, makanya kita harus kawal,” kata SJP.
Pihak Dewan sambung SJP, mengusulkan agar ruas jalan bypass inner Pulau Lombok itu dibangun dua jalur. Rutenya mulai dari Lembar, Lombok Barat-Kota Mataram, dan Kota Mataram-Kayangan Labuhan Lombok. Mengingat jalur dilintas tengah Pulau Lombok ini sudah sangat padat.
“Kalau perencanaan awal (anggaran) beberapa tahun lalu sekitar Rp 4 triliun. Tapikan nanti akan dikaji ulang karena perubahan perencanaan juga,” ujar SJP.
SJP menyatakan pembangunan ruas jalan daerah memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga pengerjaanya tidak bisa hanya dalam waktu satu hingga dua tahun saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pembangunan dapat dimulai dari sekarang.
Dia juga memastikan proyek pembangunan port to port Lembar-Kayangan ini akan tetap berjalan, meskipun pemerintahan akan berganti Oktober 2024 nanti. Karena menurut SJP, proyek jalan bypass Lembar-Kayangan itu adalah janji Presiden, bukan Jokowi secara pribadi.
Sehingga siapapun Presidennya nanti, sambung SJP, harus bertanggung jawab untuk merealisasikan mimpi NTB untuk membangun bypass Lembar-Kayangan. “Makanya harus kita tagih nanti,” ujarnya.
Komunikasi yang sudah dijalin SJP dengan Pemerintah Pusat, pertama terkait perencanaan pembangunan bypass Lembar-Mataram-Kayangan ini harus dengan Pemda NTB. Termasuk soal pembebasan di lahan yang menjadi lokasi dibangunnya jalan bypass tersebut.
Berikut opsi-opsi lainnya, misal jalan yang akan dilewati bypass Lembar-Kayangan apakah cukup hanya dengan melanjutkan bypass saat ini Lembar-Mataram-Kayangan, atau justru Lembar-Mataram- Lombok Utara baru ke Kayangan, Labuhan Lombok.
“Saya intens komunikasi dengan Pak Menteri (PUPR RI), kalau Pak Presiden lebih kepada kebijakan umumnya. Nanti detailmya dengan Pak Menteri PUPR,” ujar SJP.
Sebelumnya, Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan aspirasi Pemerintah Provinsi NTB itu mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi. Pun dia menjamin keseriusan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan mimpi NTB untuk membangun bypass Lembar-Kayangan, yang saat ini sedang tahap pembuatan desain di Kementerian PUPR.
“Pokonya sekarang sedang didesain,” ujar Menteri PUPR RI saat ditemui disela-sela acara peresmian pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Pelabuhan Lembar-Gili Mas, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada Kamis, (2/5) lalu.
Hanya saja Menteri kelahiran Surakarta ini tidak bisa menjelaskan lebih detail perihal pembangunan jalan bypass port to port tersebut. Namun diakui jika jalan bypass ini sudah sangat dibutuhkan oleh warga NTB. Mengingat jalan tersebut menghubungkan antara daerah satu dan daerah lainnya, dimana intensitas arus barang jasa sangat tinggi. Apalagi status jalan ini sebagai jalur utama penghubung distribusi logistik nasional.
“Yang pasti (jalan port to port Lembar-Kayangan) bukan IJD (Inpres Jalan Daerah), itu jalan provinsi, kabupaten/kota yang rusak, yang menghubungkan kawasan produksi pertanian wisata dan transportasi logistik di pelabuhan,” pungkasnya. (rat)
