GIRI MENANG – Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lombok Barat mendatangi kantor DPRD Lombok Barat di Giri Menang kemarin. Hearing mulai berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Tuntutan utama mereka, pemilihan wakil bupati dipercepat. Mereka mempertanyakan lambannya proses tahapan di DPRD. Mereka mencurigai ini permainan pihak-pihak yang tidak menginginkan kursi Wabup segera terisi demi kepentingan politis.
Warga diterima oleh anggota DPRD diantaranya Munawir Haris, Mariadi Sulhan Mukhlis Ibrahim, H. Nursaid dan lain-lain. Diantara warga, terdapat sejumlah mantan anggota dewan Lombok Barat seperti H. Nursin dan Hamroni. Dari eksekutif juga hadir diantaranya Kepala BKD H. Ahdiyat Subiantoro, Kabag Hukum Bagus Dwipayana, Kabag Pemerintahan Hamka dan lain-lain.
Salah satu warga, Nurzaini, mengkritik dewan yang sampai sekarang belum juga menggelar pemilihan Wabup. Sudah lama posisi Wabup kosong. Nurzaini mengatakan tentu Bupati tidak bisa bekerja sendirian, karenanya Wabup harus segera ada. “ Hampir lima bulan kita tidak punya Wabup,” tegasnya.
Ia menyoroti kinerja Pansus pemilihan Wabup di DPRD yang dianggap tidak bekerja serius. Hal ini bisa dilihat pada proses pembuatan tata tertib pemilihan yang sampai saat ini masih belum tuntas dengan alasan masih menunggu jawaban Kemendagri terkait poin-poin yang dikonsultasikan dewan.“ Bagaimana Parpol pengusung bisa mengusulkan nama, sedangkan dewan belum buat tata tertib. Ini kan sama artinya mengundur-undur waktu,” tegasnya.
Hal lain yang disampaikan perwakilan warga adalah pemakaian aturan terbaru dimana ada andil bupati untuk mempres jumlah calon Wabup jika jumlah yang diusulkan Parpol pengusung lebih dari dua nama. Menurut mereka, Undang Undang terbaru belum punya peraturan teknis dalam bentuk PP. Yang harus dipakai adalah peraturan sebelumnya dimana tidak ada peran bupati. “ Secara hukum ini kan belum ada PP, apakah nanti tidak bermasalah. Terus alasannya lagi menunggu PP. sehingga pemilihannya akan mundur, bisa jadi tidak dilakukan pemilihan,” tambah Nurzaini.
Salah satu warga, bahkan menuntut hal teknis, agar wakil bupati mendatang berasal dari wilayah selatan supaya berimbang secara kewilayahan. Mengingat bupati saat ini berasal dari utara.
Dewan memberikan jawaban secara bergilir. Munawir Haris selaku sekretaris Pansus pemilihan Wabup memberikan jawaban. Pertama, ia menegaskan bahwa dewan juga berkepentingan agar Wabup segera terisi. “ Selaku salah satu partai pengusung, kami juga berkepentingan posisi Wabup segera diisi, kita sama,” ungkapnya.
Soal tata tertib, politisi PAN ini menjelaskan kenapa Pansus harus berhati-hati memutuskan, terutama menyangkut apakah calon harus melalui bupati atau tidak. Dewan kata munawir, tidak ingin di belakang hari pemerintah pusat justru tidak mengakui proses pemilihan Wabup Lobar justru karena prosedurnya salah. “ Itu sebabnya kita berhati-hati, kita tunggu jawaban Kemendagri terkait surat konsultasi kita,” terangnya.(flo)
