MATARAM–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB memastikan usai pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di 10 kabupaten kota akan memanggil tiga anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PPP. Pemanggilan ini terkait ketidakhadiran dalam Muscab beberapa waktu.
"Usai Muscab di 10 kabupaten kota, saya akan langsung panggil," kata Ketua PPP NTB, Hj. Wartiah, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (25/10).
Sebelum pemanggilan, pihaknya terlebih dahulu akan fokus untuk menyelesaikan dan menuntaskan pelaksanaan muscab di 10 kabupaten/kota. Saat ini pun dirinya sedang mengikuti Muscab Kabupaten Sumbawa. Ditargetkan pada akhir Oktober semua kabupaten kota dipastikan sudah menuntaskan muscab.
Direncanakan dalam pemanggilan itu pihaknya akan meminta klarifikasi langsung terkait alasan ketidakhadiran dari tiga anggota Fraksi PPP dalam muscab kabupaten Lombok Timur. Misalnya, apakah ketidakhadiran mereka karena alasan sakit maupun lainnya.
Sebaliknya, jika ada unsur kesengajaan untuk tidak mau menghadiri muscab, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Namun demikian, pihaknya perlu mendengar langsung klarifikasi dari tiga anggota dewan tersebut.
"Kita laksanakan prosedur yang berlaku dalam organisasi kepartaian PPP," ungkapnya.
Bagaimanapun, lanjutnya, ada prosedur dan mekanisme internal di PPP terkait kedisplinan dan kepatuhan kader dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepartaian. Sebab itu, pihaknya terlebih dahulu akan melaksanakan prosedur dan mekanisme tersebut.
Dari hasil klarifikasi itu baru pihaknya akan memutuskan tingkat kesalahan yang dilakukan tiga anggota dewan dari fraksi PPP tersebut. "Tapi kita akan memberikan surat peringatan pertama," terangnya.
Sesuai dengan prosedur dan mekanisme internal yang berlaku di PPP, pihaknya akan memberikan surat peringatan pertama terhadap kader dianggap mbalelo. Andai surat peringatan pertama diabaikan, maka pihaknya akan memberikan surat peringatan kedua. Dari surat peringatan kedua tetap diabaikan, maka pihaknya akan memberikan surat peringatan ketiga.
Hingga akhirnya, partai akan mencabut keanggotaan sebagai kader dan melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi kader ada di legislatif.
Ia mengatakan, partai tidak akan menolerir adanya perbuatan mbalelo atau tidak patuh terhadap instruksi partai. Pihaknya pun langsung meminta kepada pengurus DPC kabupaten kota untuk melaksanakan musyawarah kecamatan dan pelatihan kaderisasi di tingkat pratama.
Ditargetkan pada akhir 2016, 10 DPC kabupaten kota sudah melaksanakan musyarawah kecamatan dan pelatihan kaderisasi tingkat pratama. "Sehingga 2017 kita fokus untuk menghadapi pilkada NTB dan 3 pilkada kabupaten kota," pungkasnya. (yan)
