Tata Niaga Kebutuhan Pokok Sumber Kemiskinan di NTB

MATARAM—Disaat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terkesima sebagai daerah pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, maka disaat yang bersamaan Badan Pusat Statistik NTB melunturkan klaim tersebut dengan merilis data penduduk miskin NTB bertambah.

BPS NTB mencatat jumlah penduduk Provinsi NTB yang bertambah menjadi miskin di Maret 2016 sebanyak 2.015 orang dari angka 802.029 orang pada September 2015 naik menjadi 804.044 orang pada Maret 2016.

Menurut pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. Muaidi Yasin, persoalan yang mendasar terjadi di Provinsi NTB adalah tata niaga dalam distribusi sejumlah kebutuhan pokok.

“Tata niaga kebutuhan pokok yang tidak baik berujung pada inflasi tinggi dan sudah barang tentu menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di NTB,’ kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini kepada Radar Lombok di Mataram, Kamis (21/7).

Menurut Muaidi, rantai pemasaran kebutuhan pokok hingga ke pedesaan di NTB masih kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari inflasi yang diakibatkan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Selain persoalan tata niaga, harga jual hasil pertanian juga kurang menguntungkan bagi petani. Akibat harga jual hasil pertanian yang lebih cenderung murah, menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk  miskin yang sebagian besar dialami oleh petani.

BACA JUGA :  Pemkab Validkan Data Kemiskinan

Karena itu, Muaidi menyarankan, Pemprov NTB untuk berbenah terkait rantai pemasaran kebutuhan pokok serta memberi perhatian serius terhadap nasib petani utamanya dalam harga hasil produk pertanian. Karena selama ini yang dapat keuntungan dari produk pertanian adalah para pedagang. Sementara petani mendapat harga jual yang murah dari pedagang ataupun makelar.

“Yang penting diperhatikan pemerintah daerah itu adalah bagaimana memotong rantai distribusi kebutuhan pokok, dan perhatian terhadap nasib petani,” ujarnya. (luk)