MATARAM – Pemprov NTB akan melakukan penataan Pasar Seni Senggigi pada tahun 2024 ini. Di tengah rencana tersebut, para pengusaha di area Pasar Seni Senggigi meminta pemerintah memberikan kebijakan, agar mereka tetap bisa membuka usaha di tengah penataan.
Untuk mengakomodir harapan tersebut, Dinas Pariwisata (Dispar) NTB akan segera bertemu dengan pelaku usaha di situ. Mereka akan dimintakan tanggapan dan harapan.
“Kita akan undang mereka, mungkin pekan ini,” kata Kepala Dispar NTB Jamaluddin Malady, Selasa (23/4).
Jamaluddin menerangkan, pihaknya juga akan segera bertemu dengan Dispar Lobar. Pemkab Lobar juga perlu mengetahui bentuk penataan tersebut.
“Semua akan kita ajak bicara, tak terkecuali pengusaha,” imbuhnya Seperti yang diketahui, dalam penataan Pasar Seni, di area tersebut akan diratakan. Pemprov akan membangun teater sebagai tempat pertunjukan kesenian. Itu artinya, bangunan kafe dan restoran dari sejumlah pemodal asing akan ikut diratakan demi memuluskan rencana penataan oleh Pemprov NTB. Penataan tersebut kemungkinan sudah dimulai Agustus 2024 ini. Tetapi pengerjaan proyek diprediksi tidak bisa selesai di tahun ini.
“Karena dari anggaran yang kita usul ke Kemenparekraf sebesar Rp50 miliar, yang turun Rp2,3 miliar,” jelasnya. Raodani, salah satu pengelola restoran di Pasar Seni mengatakan, pemerintah sebaiknya membuka ruang berdialog dengan pelaku usaha. Ini penting difasilitasi pemerintah demi menemukan solusi yang tidak merugikan pengusaha.
“Karena kita juga ingin terus berusaha,” ujarnya. Dia mengatakan, perlu adanya ruang dialog tersebut karena proyek penataan itu diperkirakan tidak berjalan efektif. Bahkan, dia menilai, saat ini ada kesan, pemerintah hanya ingin menyingkirkan pelaku usaha dari aset Pemprov NTB itu.
Raodani mengatakan, anggaran untuk penataan yang baru dicairkan sebesar Rp2,3 miliar itu tidak akan mampu membangun sesuai dengan rencana karena terlalu sedikit. Ada beberapa penawaran yang menjadi keinginan pengusaha. Di antaranya, pemerintah memberikan izin agar bisa menyewa lagi di area Pasar Seni.
”Penyewaannya langsung ke pemprov. Yang jualan aksesoris juga sanggup. Ada nominal yang diterbitkan untuk biaya sewa dan kami akan menyanggupi,” imbuh Raodani. (rie)
