Buruh Tani dan Nelayan Jadi Kantong Kemiskinan

ILUSTRASI KEMISKINAN

SELONG—Kemiskinan di wilayah Lotim masih menjadi persoalan. Sebab, angka  kemiskinan Lotim terbilang cukup tinggi. Dimana sebagian besar warga Lotim yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang berprofesi sebagai buruh tani dan nelayan. “Kantong kemiskinan itu profesi buruh tani dan nelayan,” ungkap Wakil Bupati Lotim, Khaerul Warisin, Rabu (14/12).

Dikatakan, sejauh ini bantuan untuk pengentasan masalah kemiskinan masih belum maksimal. Hanya yang terlihat program yang membantu untuk pengentasan kemiskinan, seperti program rumah tidak layak huni (RTLH) yang sudah berjalan cukup baik.

Sementara bantuan riil lainnya seperti Bansos, belum begitu kelihatan  memberikan dampak untuk pengentasan masalah kemiskinan ini. “Melalui anggaran aspirasi yang ada di DPRD juga bisa dianggarkan untuk beberapa indikator kemiskinan ini,” terangnya.

Persoalan kemiskinan lanjutnya, disebabkan karena berbagai indikator yang ada ditengah masyarakat. Semua indicator kemiskinan ini, tentu tidak bisa dengan cepat tertangani seperti yang diharapkan. “Kalau indikatornya karena pekerjaan, tapi kan ada masyarakat yang bisa melakukan pekerjaan. Indikatornya bukan ini saja, tapi banyak,” terangnya.

Begitu juga masyarakat miskin yang berpofesi sebagai nelayan. Meski mereka memiliki penghasilan dari hasil penangkapan ikan, dan menggeluti usaha kecil dan  lainnya. Namun itu semua belum tentu akan membuat taraf ekonomi mereka menjadi lebih baik. Bahkan mereka masih saja tetap hidup dalam kemiskinan. “Kenapa masih miskin, karena terlalu banyak indikator,” ulasnya.

Pemerintah sendiri sejauh ini telah melakukan segala upaya mengubah nasib hidup masyarakat miskin, terutama para nelayan. Sejauh ini pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan melalui program yang ada. Misalnya lewat program seperti Maritim, yang dianggap sangat membantu untuk meningkatkan dan memperbaiki hidup para nelayan.

“Begitu juga dengan yang lain, seperti program kerajinan tenun. Dimana  rencananya para PNS dan guru diwajibkan untuk membuat seragam dari bahan tenun ini. Sehingga dapat membantu kemajuan usaha para penenun,” pungkas Wabup. (lie)