MATARAM – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi NTB, Johan Rosihan meminta kepada eksekutif agar tidak lagi mengejar penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat.Pasalnya, semua penghargaan itu tidak penting dan hanya akan menampar wajah sendiri jika realitasnya masih banyak masyarakat NTB hidup di bawah garis kemiskinan.
Dia merasa pemprov selama ini kurang fokus dalam hal pengentasan kemiskinan. Akibatnya, penurunan angka kemiskinan sangat lamban dan jauh dari target yang telah ditetapkan. “Makanya tidak usah kejar penghargaan-penghargaan itu lagi, untuk apa kita dapat penghargaan kalau sebenarnya kita tidak serius atasi kemiskinan,” ucapnya kepada Radar Lombok Selasa kemarin (20/12).
Provinsi NTB memang telah mendapatkan berbagai macam penghargaan sejak dipimpin TGB-Amin. Sebut saja Penghargaan MDGs Award dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama 2014 sebagai Provinsi Terbaik III dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tingkat Provinsi, Peringkat Terbaik I Nasional Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014, Penghargaan National Procurement Award Tahun 2014 dan lain sebagainya.
Kemudian penghargaan National Procurement Award 2015 Kategori Peran LPSE Provinsi ditorehkan, Provinsi Terbaik I Kategori Laju Pencapaian MDGs Terbaik selama Tahun 2012-2014, Provinsi Terbaik III Kategori Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak selama Tahun 2012-2014, Opini WTP Secara Berturut-turut ke- 4 Kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan masih banyak prestasi lainnya.
Lalu, NTB sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination (Wisata Bulan Madu Halal terbaik di dunia) dan World's Best Halal Tourism Destination (Tujuan Wisata Halal Terbaik di dunia). Ditambah lagi beberapa waktu lalu penghargaan di sektor pariwisata kembali diraih. “Kita punya TKPKD (Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), apa saja kerjaannya selama ini ?. Anggaran dan program kemiskinan kita amsih rendah di tengah bejibunnya prestasi. Lapangan kerja juga masih sulit, ini faktanya,” kata Johan.
Menurut Johan, banyak hal yang bisa digunakan untuk mengukur keseriusan pemprov dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu yang paling substansial adalah saat pembahasan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.
Selama ini lanjutnya, pembahasan anggaran untuk kemiskinan tidak pro rakyat. Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. “Katanya dana yang disiapkan tahun 2017 itu sebanyak Rp 1,3 triliun, terus darimana dana itu ? Dimana ditaruh dan untuk apa saja ?” ujarnya.
Dikatakan, pembahasan soal kemiskinannya ini juga terkesan asal-asalan. “Kita itu tidak fokus, membahasnya juga asal-asalan kalau soal kemiskinan. Terus kita bilang akan turunkan angka kemiskinan 2 persen per tahun, nyatanya tidak berhasil,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah menjelaskan, untuk tahun 2017 pemprov benar-benar telah menganggarkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 1.380.965.075.968. Anggaran tersebut diambil dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Untuk sumber anggaran dari belanja langsung terangnya, mencapai Rp 1.220.658.231.862. Kemudian ditambah lagi dari belanja tidak langsung sebesar Rp 35 miliar. “Ini di banyak SKPD tempatnya, kita serius kok mau turunkan angka kemiskinan,” katanya.
Pengentasan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk 35 program dan 83 kegiatan. Didukung pula dengan kegiatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar, Pola Pangan Harapan Rp 17 miliar dan laju investasi Rp 3 miliar.
Selain itu, dilakukan juga melalui program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Rp 12,7 miliar, jaringan jalan provinsi Rp 528 miliar, ratio elektifikasi Rp 10 miliar, cakupan air bersih Rp 14 miliar, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp 27 miliar, program jamban keluarga Rp 12 miliar, lama sekolah Rp 259,7 miliar, penanganan buta aksara Rp 2 miliar dan lain sebagainya. (zwr)
