YOGYAKARTA– Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Provinsi Yogyakarta mengajak Pemerintah Provinsi NTB menggunakan album kemiskinan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Album kemiskinan ini menggunakan metode populasi dalam mendata angka kemiskinan, tidak seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya menggunakan metode sampel.
Staf Ahli Bupati Kulonprogo Bidang Ekonomi dan Keuangan Eko Wisnu Wardhana menilai, hasil album kemiskinan yang dilakukan dengan survei secara menyeluruh lebih akurat dibandingkan data BPS. “Kalau data kemiskinan kita itu lengkap by name by address, kalau data BPS kan tidak,” ucapnya saat menerima rombongan wartawan parlemen NTB yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Hadi, Rabu kemarin (12/10).
Pria yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo ini menjelaskan, dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan, pihaknya mengacu pada data yang dimiliki melalui album kemiskinan. Artinya, data BPS tidak digunakan sebagai acuan karena dinilai tidak lengkap disebabkan menggunakan metode sampel.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo termasuk salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data album kemiskinan yang dimiliki pemkab, pada tahun 2013 jumlah orang miskin mencapai 21,39 persen, namun paa tahun 2015 menurun drastis menjadi 12 persen. “Itu versi data kami, kalau data BPS sih masih tinggi,” ujar Eko.
Banyak hal yang telah dilakukan pemkab setempat sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Misalnya Pemkab Kulonprogo melibatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi bapak atau ibu asuh bagi keluarga miskin. "Jadi orangtua asuh, satu PNS setidaknya mengurus tiga sampai empat keluarga miskin," ucapnya.
Peran orangtua asuh sebagai pendamping untuk menumbuhkan ekonomi para Kepala Keluarga (KK) miskin. Metode tersebut dinilai sangat konkrit dalam mengentaskan kemiskinan karena lansung bersentuhan dengan obyek.
Selain itu, pemkab setempat juga terus menggencarkan program Bela Beli Kulonprogo. Program tersebut telah booming di telinga masyarakat dan menjadi ideologi yang sudah bisa diterima. “Program ini maknanya masyarakat harus membeli produk-produk lokal Kulonprogo, kita tidak ingin barang impor berkuasa,” katanya.
Bentuk konkrit dan bukti dari program tersebut, pasar modern seperti Alfamart dan Indomart tidak dibiarkan berkuasa. Pemkab menolak Alfamart dan Indomart karena lebih mengutamakan produk-produk dari luar Kulonprogo.
Apabila pasar modern tersebut ingin membuka bisnis, maka haruslah berada di bawah koperasi yang dimiliki oleh masyarakat. “Jadi silahkan dibuktikan, disini itu kita punya Tomira atau Toko Milik Masyarakat. Jadi Alfamart dan Indomart kalau mau, produk mereka yang kita masukkan ke Tomira, bukan malah sebaliknya,” terang Eko.
Sikap tegas tersebut dilakukan untuk melindungi produk lokal dan membuat perputaran uang tetap di masyarakat Kulonprogo. Pemkab Kulonprogo telah memulainya dengan penjualan produk air mineral dengan merek AirKU. Jika salah satu kabupaten di NTB memiliki sumber daya air kenapa tidak coba dilakukan secara maksimal daripada peluang tersebut diambil perusahaan asing.
Menurutnya, investasi pengadaan air mineral tidaklah terlalu besar, hanya sekitar Rp 1,5 miliar dengan prospek bisnis yang tentunya menguntungkan bagi pendapatan daerah. "Makanya ada MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) kita tidak takut kalau kayak gini. Kita masih miskin kenapa malah minum air mineral yang dari luar, beli aja produk lokal kita," katanya.
Ditambahkan Eko, pihaknya terus melakukan upaya penuh untuk terus menurunkan angka kemiskinan. “Intinya kalau mau benar-benar turunkan kemiskinan itu, lindungi dan majukan produk-produk masyarakat kita,” sarannya.
Sementara itu, pimpinan rombongan yang juga Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi PKS Abdul Hadi mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan untuk bertukar pikiran mengenai upaya pengentaskan kemiskinan. Mengingat Provinsi NTB masih tinggi angka kemiskinannya mencapai 16 persen lebih.
Dikatakan, kondisi alam Pemkab Kulonprogo memiliki sejumlah kesamaan dengan beberapa kabupaten di NTB. Bahkan potensi kabupaten/kota di NTB sangat luar biasa, tetapi masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan seperti Kulonprogo. “Disini kemiskinan bisa ditekan dan dikurangi, bagaimana ini bisa terjadi. Itu inti kedatangan kami,” katanya.
Pemprov NTB dibawah komando Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mencoba bergerak untuk terus menekan tingginya angka kemiskinan. "Kami memiliki pertanian seperti jagung, kita juga sebagai lumbung pangan nasional, pulau-pulau untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, sapi, hingga destinasi wisata halal yang mendekati 4 juta kunjungan. Tapi kemiskinan masih tinggi, makanya kami ingin terus belajar," ucap Hadi. (zwr)
