TANJUNG-Angka kemiskinan di Lombok Utara masih cukup tinggi mencapai 33,4 persen dari jumlah penduduk 242 ribu lebih.
Dari angka ini pemerintah daerah pada masa kepemimpinan NASA (Najmul-Syarif) memiliki target menurunkan angka kemiskinan menjadi 18 persen selama lima tahun kedepan. Dengan anggaran APBD 2017 mendatang sebesar Rp 878 miliar lebih, kedua pasangan ini optimis pada tahun kedua 2017 mendatang akan bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 26,73 persen atau turun 2,5 persen. Adapun langkah yang dilakukan telah menyiapkan porsi anggaran sebesar Rp 47 miliar yang menyebar di masing-masing SKPD agar mengeroyok angka kemiskinan di lima kecamatan tersebut.
Karena persoalan angka kemiskinan tidak akan bisa diturunkan jika hanya mengharapkan bantuan langsung baik hibah maupun bantuan sosial. Makanya, penyaluran dana hibah cukup dianggarkan sebesar Rp 16 miliar lebih, karena terlalu besar dikhawatirkan akan terjadi kembali seperti tahun sebelumnya. Dalam pemberian hibah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. “Dana sebesar Rp 9 miliar untuk bansos sudah cukup. Kalau dikaitkan dengan menurunkn angka kemiskinan angka ini tidak bisa. Namun, telah ada beberapa program yang dibuat masing-masing SKPD dengan menyediakan anggaran Rp 47 miliar yang dialokasikan secara menyebar,” terang Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Rabu (7/12).
Menurutnya, menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya menggunakan satu nomenklatur. Melainkan semua SKPD harus keroyokan untuk mempercepat menurunkan angka kemiskinan tersebut. Tidak cukup dengan dana di Kesra dalam bentuk Baksos, ada juga komponen-komponen lainnya seperti sektor kesehatan, pendidikan, rumah tidak layak huni. Sehingga percepatan ini diperlukan sinergitas masing-masing SKPD. “Saya kira bantuan langsung tidak bisa menyelesaikan masalah kalau dikaitkan dengan angka kemiskinan,” katanya
Tahun depan, pihaknya ingin menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun sudah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 33,4 persen menjadi 18 persen. Oleh karenanya, setiap tahun pihaknya mempunyai target 2,5 persen angka kemiskinan harus bisa turun dengan menggunakan ketersediaan dana seadanya. Terkait mampu atau tidak menurunkan angka kemiksinan tahun depan sebesar 26,73 persen, menurutnya, nanti dilihat yang penting telah berupaya. “Kalau tidak bekerja tidak mungkin bisa turun, kita lihat hasil nanti apakah bisa tercapai atau menurun,” tandasnya.
Selain itu, bentuk intervensi yang dilakukan dalam kurun lima tahun yakni menciptakan 10 wirausaha baru, mengalokasikan 20 persen APBD ke sektor pendidikan, Rp 500 juta ke sektor pertanian untuk persiapan operasi pupuk ketika terjadi kenaikan harga, termasuk juga sektor-sektor lainnya. Kemudian, ada juga sinergitas dari pemprov bantuan dana hibah sebesar Rp 27 miliar dalam bentuk kegiatan yang menyebar.
Dengan angka ini, intervensi kemiksinan di daerah itu sangat luar biasa. “Tapi Kami tidak berpangku ke provinsi, karena kemiksinan berbasis kabupaten sehingga kami harus bisa setinggi mungkin bisa menurunkan. Daerah lain juga memiliki angka kemiksinan berbeda dan strategi penurunan yang berbeda, kita coba mempolakan data lokal sembari menunggu data BPS,” optimisnya.
Ia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan secara keroyok bukan berarti bantuan yang mengarahkan penurunan angka kemiskinan numpuk di satu tempat. Namun, bagaimana masyarakat miskin harus merata dapat dan tepat sasaran baik dalam kategori bantuan air bersih, kesehatan berupa kartu BPJS, rumah layak huni, dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. (flo)
