TANJUNG – Pengurus DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) angkat bicara terkait tidak dilibatkannya Wabup Danny Karter Febrianto oleh Bupati Djohan Sjamsu dalam proses mutasi, Jumat malam (22/3) itu.
Sekretaris DPC Gerindra KLU Artadi mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan kejadian tersebut. Seharusnya, meskipun wabup hanya pembantu bupati, tetapi setidaknya ada komunikasi terkait mutasi.
“Pada saat mutasi kemarin setelah saya konfirmasi sama pak wabup, beliau lagi di luar daerah dan tidak tahu sama sekali kalau ada mutasi malam itu. Paling tidak sekadar diinfokan. Ini jangankan diundang, sekadar diinformasikan saja tidak ada sama sekali,” sesal Ketua DPRD KLU ini, Senin (25/3).
Artadi pun menilai bahwa mutasi pejabat ini sarat kepentingan politik. Di mana ia melihat mutasi ini seolah-olah hadiah Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu. Sebab ia menduga kemenangan PKB dengan raihan 6 kursi ada peran dari aparatur sipil negara (ASN). Meskipun itu tidak secara langsung. “Saya baca ini untuk persiapan kepentingan politik ke depan juga,” ucapnya.
Artadi menegaskan, memang sah-sah saja bupati melakukan mutasi. Sebab itu adalah hak prerogatif bupati. Namun ia berharap pejabat yang dilantik adalah pejabat yang siap bekerja untuk masyarakat. “Jangan mereka dipasang hanya untuk duduk jadi pejabat tetapi tidak mampu kerja dan tidak bisa melayani masyarakat,” ucapnya.
Mereka lanjut Artadi harus mampu menjawab apa yang menjadi janji-janji bupati yang sudah disampaikan di setiap kampanye dan yang tertuang dalam visi misi. Karena keberhasilan bupati itu dilihat dari sejauh mana visi misinya bisa dijalankan dan dikerjakan.
“Sekarang silakan masyarakat yang menilai dari sekian visi misi bupati sudah berapa yang sudah berjalan dan berapa yang belum mampu dijawab,” pungkasnya.
Tidak hanya Gerindra, PDIP selaku partai pengusung pemerintahan Djohan-Danny juga merasa kecewa. Pasalnya mereka juga tidak dilibatkan sama sekali dalam mutasi ini.
“Kita tidak dilibatkan dan saya mengetahui itu baru kemarin siang, kami belum sempat melihat secara menyeluruh ASN yang mendapatkan promosi, mutasi, rotasi dan demosi. Jadi belum bisa berkomentar ke subtansi,” kata Sekretaris DPC PDIP KLU, I Made Kariyasa.
Ia mengaku belum bisa menilai secara menyeluruh apakah orang-orang yang ditempatkan adalah yang memahami bidang pekerjaannya atau tidak.
Seharusnya mutasi, rotasi, promosi dan demosi didasari aturan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar, terbuka dengan tanpa diskriminasi, bukan hanya didasari karena ilmu pendekatan tetapi indeks profesionalitas.
“Orang-orang yang ditempatkan memiliki disiplin ilmu dan kemampuan, dalam meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan pelayanan pemerintahan tercapai dengan maksimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM ) KLU Tri Dharma Sudiana yang dikonfirmasi hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.
Sebelumnya, Bupati Djohan Sjamsu melantik 103 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas, Jumat malam (22/3).
Adapun pejabat tinggi pratama atau eselon II yang dilantik yakni Atmaja Gumbara yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas PUPR kini diangkat menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra (Asisten I), kemudian Husnul Ahadi yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Gangga kini diangkat menjadi Asisten Administrasi Umum (Asisten III), serta Totok Surya Saputra yang sebelumnya Sekretaris Satpol PP kini menjadi Kasat Pol PP.
Selain itu Bupati menggeser 15 pejabat Eselon IIIa. Di antaranya Raden Gabadi Kusuma yang sebelumnya Kabag Ekonomi kini sebagai Kabag Hukum Setda KLU, Laela Sukati yang sebelumnya Inspektur Pembantu IV kini sebagai Kabag Perekonomian Setda KLU, Chairil Furqan yang sebelumnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kini sebagai Kabag Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD KLU, Khairudin Nasir yang sebelumnya Kabid Pengendalian dan Evaluasi pada Bapenda kini Sekretaris Inspektorat KLU, I Dewa Gede Purwa yang sebelumnya Kabid Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup kini sebagai Sekretaris Lingkungan Hidup, Yuni Kurniati Maesarah yang sebelumnya Sekretaris Inspektorat kini sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (DP2KBPMD).
Kemudian Ali Imron yang sebelumnya Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda kini sebagai Sekretaris Perhubungan.
Lalu Gunadi yang sebelumnya sebagai Inspektur Pembantu III pada Inspektorat kini sebagai Sekretaris Kesbangpol. Selanjutnya Vidi Eka Kusuma yang sebelumnya menjabat Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Gangga kini sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Mahzan Zohdi yang sebelumnya Kabid Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan kini sebagai Camat Gangga, Bambang Gunawan yang sebelumnya Kabid Bina Marga kini sebagai Sekretaris Dinas PUPR, dan Muh. Syihammudin yang sebelumnya Kabid Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan kini sebagai Sekretaris Sat Pol PP.
Selain pejabat eselon IIIa, ada juga 29 pejabat eselon IIIb, 46 pejabat eselon IVa dan 10 eselon IVb yang dilantik. (der)
