TANJUNG – Bupati KLU Djohan Sjamsu akhirnya bersuara terkait gaduhnya penerapan uji coba perubahan rute penyeberangan Gili-Bali, yang harus lebih dahulu melalui Pelabuhan Bangsal menggunakan kapal Koperasi Karya Bahari (KKB).
Di mana semula, wisatawan dari Bali yang datang menggunakan kapal cepat ke Gili, itu bisa langsung balik lagi ke Bali dari Gili menggunakan kapal cepat.
Pihak pengusaha kapal cepat termasuk hotel memprotes kebijakan Bupati Djohan Sjamsu ini, karena wisatawan sendiri memprotes, dianggap tidak efisien. Kenapa harus mampir ke Pelabuhan Bangsal, kalau bisa langsung ke Bali dengan kapal cepat.
Apalagi harus mengeluarkan biaya tambahan ke Pelabuhan Bangsal. Untuk public boat KKB dari Gili Trawangan ke Bangsal dikenakan Rp 20 ribu, dari Gili Meno ke Bangsal Rp 18 ribu dan dari Gili Air ke Bangsal Rp 16 ribu.
Pengusaha kapal cepat dan hotel meminta agar kebijakan Bupati yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2022 itu dicabut. Namun setelah dua pekan, tampaknya tak kunjung dicabut. “Biarkan ini berjalan dulu. Jangan diubah,” tegas Bupati, Selasa (1/11).
Untuk itu, kepada pengusaha kapal cepat dan hotel, Bupati meminta agar membuat suasana kondusif. Pemerintah daerah jelasnya tentu tidak akan membuat wisatawan tidak nyaman seperti kekhawatiran para pengusaha kapal cepat dan hotel. “Kita juga ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu mana pola yang terbaik nanti itu yang kita terapkan. Makanya saya minta pengusaha fast boat dan hotel ini coba ciptakan suasana yang kondusif,” ujarnya.
Jika terus-menerus ribut kata Djohan tentu akan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke tiga gili. Hal ini tentu akan merugikan daerah dan juga masyarakat. “Di sana kan sumber rezeki masyarakat kita dan juga penghasil PAD,” bebernya.
Apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini kata Djohan juga demi keadilan. Artinya dengan uji coba ini pengusaha lokal seperti KKB juga mendapatkan manfaat dari itu. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di sekitar Pelabuhan Bangsal. “Jadi kedatangan mereka (wisatawan) membawa kebaikan. Rakyat menikmati hasilnya begitu juga dengan daerah. Saya minta para pihak memahami hal itu,” ungkapnya.
Lagian ini juga kata Djohan masih sifatnya uji coba. Pihaknya terus melakukan evaluasi dan pada akhirnya nanti semua pihak akan dipertemukan kembali untuk membuat sebuah keputusan resmi. “Setelah melihat plus minusnya nanti kita akan putuskan bersama mana yang terbaik. Sementara ini jangan ribut-ribut dulu,” pintanya.
Jika uji coba ini hasilnya positif kata Djohan maka kemungkinan besar itulah yang akan jadi keputusan, berkordinasi dengan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bangsal. “Jika keputusan sudah berlaku tentu akan diikuti dengan perbaikan infrastruktur nantinya di Pelabuhan Bangsal,” tegasnya.
Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan bahwa saat ini terjadi penurunan tamu hotel di Gili. Hal ini selain karena memang lagi low season juga akibat uji coba penyeberangan baru ini. “Mau tidak mau harus diakui itu karena memang banyak yang cancel penginapannya di Gili,” bebernya.
Pihaknya menyampaikan ini supaya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, bukan dalam kapasitas menolak kebijakan pemerintah daerah. “Kami pada dasarnya tetap mendukung apapun program pemerintah asalkan melalui mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, General Manajer Golden Queen Fast Boat, Wayan Sudana mengatakan terjadi penurunan penumpang sebesar 30-40 persen beberapa waktu belakangan akibat low season serta kebijakan ini. “Makanya kami tidak setuju dengan kebijakan ini dan masyarakat juga harusnya menolak karena secara kasarnya saya sebut ini konyol,” ujarnya.
Dengan menurunnya penumpang saat ini kaya Sudana maka untuk membuatnya ramai lagi itu tidak gampang. Terlebih saat ini banyak sekali protes di media sosial dari para wisatawan yang dibuat tidak nyaman dengan kebijakan itu. “Amat disayangkan. Tidak mudah untuk membuat image supaya orang berlibur ke tempat kita dan membuat komen yang baik,” bebernya.
Pihaknya kata Sudana juga menghormati apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, tetapi pihaknya meminta itu dipertimbangkan kembali. Pasalnya jika ini terus berlanjut dikhawatirkan akan memperparah keadaan. “Bukan hanya untuk pengusaha kapal cepat saja tetapi ini juga berdampak pada pariwisata Lombok Utara,” ucapnya. (der)
