SELONG — Bupati Lombok Timur (Lotim), Ali BD, tidak sungkan-sungkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lotim yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Baik itu pimpinan BUMD di Perusahaan Daerah (PD) Agro Selaparang, maupun PD Energi Selaparang, dan lainnya. Tindakan tegas dimaksud, pemecatan jika mereka tidak becus bekerja.
Pernyataan Ali BD ini sekaligus untuk menyikapi sorotan dewan, dimana keberadaan BUMD di Lotim dinilai masih belum maskimal dalam memberikan kontribusi bagi daerah.
Terlebih lagi masih ada BUMD yang belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka yang telah ditargetkan, berupa pembayaran dividen. “Saya pecat kalau mereka tidak becus,” ancam Ali BD, Kamis (29/11).
Tindakan serupa katanya, bahkan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Dimana tak sedikit dari pimpinan di BUMD dan lainnya langsung dipecat lantaran tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Termasuk hal sama juga telah dilakukan terhadap salah seorang pimpinan yang ada di perusahaan daerah yang kedapatan merangkap jabatan. “Kalau ada seperti itu, pasti akan saya pecat,” tegasnya lagi.
Kritikan yang dilontarkan dewan dianggap hal yang bagus. Bahkan dirinya juga setuju dengan kritikan tersebut. Namun terkait target dividen yang masih belum bisa dipenuhi, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Kalau soal itu saya belum tau. Kita cek dulu. Dan juga kalau anda belum tau nama perusahan jangan berkomentar,” lanjutnya.
Perkembangan usaha yang dikelola oleh sebuah perusahan, tentunya membutuhkan proses. Tidak serta merta perusahaan yang baru dibentuk itu akan langsung bisa memberikan keuntungan. Termasuk dalam hal ini target dividen sebanyak Rp 250 juta yang dibebankan kepada PT Energi Selaparang. “Tidak bisa langsung, ketika baru dimulai perusahaan itu akan langsung bisa untung. Ngawak (ngawur, red) saja. Itu butuh proses,” singkatnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengatakan belum lunasnya pembayaran dividen disebabkan karena tidak becusnya pimpinan yang ada di BUMD tersebut. Bahkan dia mencurigai proses pengangkatan pimpinan di setiap perusahaan daerah di Lotim, penuh dengan unsur muatan politis. “Sebelum buat BUMD, harus kita pikirkan apa manfaat sosial. Jangan jadikan BUMD ini sebagai ajang politis,” kritiknya.
Muatan politis dimaksud, yaitu ketika pembentukan Perusda PT. Agro Selaparang. Pasalnya ketika dilakukan proses perekrutan pimpinan, Pemkab Lotim sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan dewan. Padahal itu sudah diatur dalam Perda. “Siapa yang berjasa, itu yang mendapat jabatan. Makanya ada BUMD yang tidak mampu bayar dividen yang telah ditargetkan,” sebut dia. (lie)
