MATARAM—Wacana terkait rencana moratorium Ujian Nasional (UN) 2017 mendatang semakin meluas. Tidak sedikit yang menilai penghapusan atau moratorium tersebut tidak masalah asal ada syarat standarisasi dan kontrol dari pusat.
Pemerhati pendidikan sekaligus Kepala Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekola dan Madrasah NTB, Suyanto mengtakan, penghentian UN dianggapnya tidak masalah. Hanya saja standarisasi dari pemerintah pusat harus tetap diperhatikan.
“Jangan sampai pemerintah melepas kontrolnya terkait pelaksanaannya. Pusat harus tetap kawal kalau misalkan moratorium UN ini benar terjadi,” ungkapnya, Selasa (29/11).
Bagi Suyanto, mau ada atau tidak ada UN tidak terlalu berdampak pada kelangsungan pendidikan. Dia yakin kualitas pendidikan akan tetap tertata dengan baik selama pemerintah pusat masih memanfaatkan pengendalian mutu pendidikan, penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan. "Saya pikir moratorium yang diwacanakan ini tidak masalah direalisasikan," sambungnya.
Ini disampaikan, ucapnya, karena pengamatannnya selama beberapa tahun terkait keberlangsungan proses pendidikan dengan UN perkembangannya tetap sama. Dengan suasana yang terkesan baru ini diharapkan bisa lebih berdampak kepada peningkatan karakter siswa sesuai Kurikulum 2013 saat ini.
Terpisah, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid mengatakan, pihaknya tetap sepakat jika memang UN dimoratorium. Langkah Mendikbud meneghentikan UN disebutnya sudah melalui evaluasi dan pertimbangan yang matang.
"Kita tetap siap apapun keputusan pusat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Mataram, H. Hudri Achmad menyampaikan, selaku pemimpin di sekolah, pihaknya akan menerima apa saja keputusan yang ada. Jika pun harus tetap melaksanakan UN, pihaknya juga tidak mempersoalkannya.
"Kami hanya bisa menunggu dan mengikuti keputusan saja," tutupnya. (cr-rie)
