GIRI MENANG –Rapat pimpinan (Rapim) II yang digelar Pemkab Lombok Barat beberapa waktu memaparkan kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat yang baru mencapai Rp 106 miliar lebih dari target Rp 218 miliar pada tahun ini. Atas kondisi ini, kalangan DPRD menyarankan agar kepala daerah tegas memberi tenggat waktu bagi masing-masing SKPD penghasil PAD untuk merealisasikan target masing-masing.
Jika PAD tidak terealisasi sesuai taget, maka hal ini akan berimbas ke pelaksanaan pembangunan di daerah. PAD diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan.”SKPD harus cepat merealisasikannya. Mereka harus diberikan batas waktu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim kepada Radar Lombok, Kamis (8/9).
Dewan optimis SKPD mampu merealisasikan PAD sesuai target. Misalnya saja soal target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan dari sektor pariwisata, retribusi tower dan lain-lain. Dewan mengingatkan SKPD tidak lalai bekerja. Penerimaan yang tertunda harus ditagih.
Di APBD Perubahan tahun 2016, target PAD yang Rp 218 miliar tersebut turun Rp 9 miliar lebih. Dengan penurunan ini maka tidak ada lagi alasan bagi SKPD untuk tidak merealisasikan target yang ada. Masih banyak sumber PAD yang belum tergarap maksimal.
Sebelum APBD Perubahan, Lombok Barat pada tahun ini menargetkan PAD sebesar Rp 218 miliar lebih. Hingga akhir Agustus terealisasi Rp 145 miliar lebih atau 66,67 persen. Dibandingkan dengan tahun 2015 target PAD Rp 182 miliar lebih, kemudian pada akhir Agustus mampu direalisasikan Rp 110 miliar lebih atau 60,59 persen.
Ada 10 SKPD yang belum mampu mencapai target PAD masing-masing Dinas Kehutanan yang menargetkan Rp 110 juta tapi terealisasi 11,36 persen, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) menargetkan Rp 573 juta lebih tapi terealisasi Rp 79 juta lebih, Kantor Aset Daerah (KAD) menargetkan Rp 660 juta lebih, terealisasi Rp 123 juta lebih, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan Rp 489 juta lebih, terealisasi Rp 109 juta lebih, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menargetkan Rp 2,2 miliar lebih, terealisasi hanya Rp 553 juta lebih, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menargetkan Rp 123 miliar lebih, terealisasi hanya Rp 52 miliar lebih, Dinas Pekerjaan Umum menargetkan Rp 450 juta lebih, terealisasi Rp 209 juta lebih, RSUD Tripat menargetkan Rp 39 miliar lebih, terealisasi Rp 21 miliar lebih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menargetkan Rp 82 juta lebih, terealisasi Rp 45 juta lebih, dan Dinas Kesehatan menargetkan Rp 45 miliar lebih, terealisasi Rp 27 miliar lebih.
Sedangkan ada 3 SKPD yang melampui target masing-masing Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang menargetkan Rp 3,7 miliar lebih, pada Agustus mampu terealisasi Rp 2,4 miliar lebih atau 67,15 persen, kekurangan hanya Rp 17 juta lebih atau 0,48 persen. Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan menargetkan Rp 1,4 miliar lebih, pada bulan Agustus menargetkan Rp 966 juta lebih atau 66,67 persen, mampu melampui Rp 1 miliar lebih atau 73,07 persen, kekurangannya hanya Rp 92 juta lebih atau 6,40 persen. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan Rp 396 juta lebih atau 66,67 persen, telah mampu merealisasikan Rp 378 juta lebih atau 95,48 persen, kekurangannya Rp 114 juta lebih atau 28,81 persen.(flo)
