GIRI MENANG – Alokasi Dana Desa ( ADD) untuk seluruh desa di Lombok Barat terancam kena potong sebesar Rp 10 miliar. Para Kades meminta tidak ada pemotongan karena APBDes sudah ditetapkan. Jika terjadi pemotongan, maka perencanaan pembangunan di desa akan kacau.
Kepala Desa Taman Ayu, Tajuddin, mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa ADD akan ada pengurangan hingga Rp 10 miliar. Kalau ini benar-benar terjadi maka desa akan pusing menyusun ulang pengalokasian ADD, karena pagu anggaran sudah ditetapkan sebelum kebijakan ini keluar. ” Kita siap- siap pusing ini kalau benar-benar diberlakukan, ” katanya saat ditemui kemarin (6/3).
Dengan kondisi sekarang ini saja pencairan ADD tidak mulus. Banyak desa yang belum memberikan gaji kepada perangkat desanya lantaran Alokasi Dana Desa untuk Siltap belum keluar dari Pemda. Karena ini masih sekedar informasi belum pasti, pihaknya berbaik sangka saja, dan berharap Pemda mencari celah tambahan untuk menutupi pengurangan itu.
Kades Kuripan, Hasbi, berharap ADD tidak dipangkas. Sebab pihaknya sudah merencanakan program dari pembiayaan ADD.
“Kami berharap jangan sampai terpotong ADD itu, sebab kita sudah siapkan program dari ADD. Kalau dipangkas bagaimana kita laksanakan,”ujarnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, kepala DPMD Lobar Hery Ramadhan mengatakan, kondisi negara dan daerah sedang dalam kondisi kurang baik dari sisi fiskal. “Itu berpengaruh ke daerah, nanti kekurangan (ADD) kita upayakan, kita penuhi di perubahan anggaran atau pergeseran kalau memungkinkan,”ujarnya.
Sementara ini pihaknya memenuhi sesuai kemampuan daerah seperti Siltap atau gaji Kades dan perangkat desa. Sedangkan untuk tambahan dari selisih pagu ADD tahun 2022, itu akan diupayakan pada APBD perubahan atau pergeseran. “Selisihnya (pengurangan) itu (ADD red) sekitar Rp 10 miliar,” akunya.
Soal gaji atau Siltap kades dan perangkat desa yang belum dibayarkan, Hery mengatakan hari ini (kemarin) atau besok (Selasa red) Siltap tersebut akan dibayarkan. “Insyallah hari ini atau besok (Selasa) cair (dibayar), kita sudah usulkan,”jelas dia.
Menurut dia, kenapa bertahap diusulkan penyaluran Siltap, yakni Januari – Februari, karena belum semua desa merampungkan APBDes “Mana yang sudah lengkap syarat, itu yang kita salurkan,”imbuhnya.
Hingga bulan Maret ini, tambah dia, hampir semua desa harus sudah selesai APBDes-nya. Kemudian desa-desa ini diusulkan pembayaran gajinya. Perangkat yang belum mendapatkan gaji Januari – Maret, itu akan dirapel sedangkan kalau yang Maret saja yang belum dibayar Siltap nya maka diberikan hanya untuk bulan Maret saja.(ami)
