Target Penurunan Kemiskinan di Lombok Barat Rendah, Dewan Kecewa

Target Penurunan Kemiskinan di Lombok Barat Rendah
ANGGARAN : Rapat KUA PPAS Lobar 2018 antara eksekutif dan legislatif di aula ruang Fraksi DPRD Lobar, Rabu (25/10) (IST FOR RADAR LOMBOK)

GIRI MENANG-Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis mengungkapkan kekecewannya terhadap rendahnya target penurunan angka kemiskinan dari Pemkab Lobar pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 yang hanya 0,5 persen dari posisi saat ini 16,73 persen. Ia pun membandingkan kondisi 2011-2012 dengan APBD yang hanya Rp 1,2 triliun saat itu, tetapi target penurunan angka kemiskinan di angka 2 persen. “Tetapi pada APBD 2018 ini dengan APBD mencapai Rp 1,7 triliun lebih, eksekutif hanya berani menargetkan penurunan sebesar 0,5 persen saja,” bebernya usai membahas draf KUA-PPAS, Rabu (25/10).

BACA JUGA :  Tekan Pernikahan Dini, Bupati Lombok Barat Sarankan Buat "Awik-Awik"

Sulhan menginginkan Pemkab Lobar menaikkan target penurunan angka kemiskinan. Karena kalau target pemerintah seperti itu, Lobar tidak mampu menurunkan angka kemiskinan 1 persen saja. “Anggota DPRD ingin agar target penurunan angka kemiskinan minimal mencapai 1,2 persen,” tegasnya.

Seperti diketahui, belum lama ini Kepala Bappeda Lobar H. Baihaqi memaparkan lima sasaran prioritas Tahun Anggaran 2018. Antara lain target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90 persen, angka kemiskinan turun menjadi 16,25 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,5 persen, inflansi 2,77 persen dan indeks gini rasio 0,273 persen.

Dipaparkan Baihaqi, sinkronisasi dan sinergi prioritas pembangunan tahun 2018 terdiri dari bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang ini lebih kepada penekanan kualitas dan aktualisasi budaya. Pagu anggaran bidang ini, telah disiapkan sebesar Rp 189,9 miliar. Bidang lain meliputi perumahan dan permukiman, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, disiapkan dana Rp 126,1 miliar. Untuk bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata, ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, ditekankan pada peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah, disiapkan anggaran sebesar Rp 42,1 Miliar. Demikian pula bidang penanggulangan kemiskinan dan Polkumham masing-masing disipkan pagu anggaran Rp 67,4 miliar dan Rp 5,8 miliar.(zul)