PRAYA – Keberadaan lapak bagi para usaha kecil menengah (UKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dibuat oleh pihak Indonesia Tourism Development (ITDC) yang merupakan BUMN pengembang kawasan pariwisata the Mandalika, ternyata saat ini belum bisa memberikan solusi kepada para pedagang tersebut. Pasalnya, keberadaan lapak yang ada di dalam kawasan itu yang menggunakan sistem sewa ternyata belum bisa dilakukan oleh masyarakat. Hal itu lantaran sewa di lapak tersebut terlalu mahal, dan tidak sebanding dengan penghasilan para pedagang yang ada di sekitar kawasan tersebut.
Hal itu diakui langsung Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, M Ikhsan, pemda masih melakukan komunikasi dengan pihak ITDC dan masyarakat, karena sampai dengan saat ini memang sangat berat bagi masyarakat untuk melakukan sewa di lahan itu. “Dengan disuruh menyewa Rp 100 ribu setiap bulan saja masih sangat berat dan sulit bagi masyarakat. Sekarang malah kisarannya sekitar Rp 39 juta per tahun. Memang itu kecil tapi memang bagi masyarakat jelas tidak mampu,” sesal Ikhsan, Sabtu (6/4).
BACA JUGA: Wisatawan Keluhkan Anjing Berkeliaran Bebas di KEK Mandalika
Untuk itu, dengan sewa mencapai puluhan juta tersebut, pihaknya juga akan melihat nantinya estimasi kunjungan wisatawan ke KEK Mandalika yang idealnya. Meski demikian saat ini estimasi itu belum bisa digunakan untuk menjadi rujukan dalam menentukan harga sewa di lahan atau lapak yang sudah disediakan itu. “Makanya ke depan yang penting kita mempersiapkan sumber daya untuk bisa masuk dalam kawasan, karena memang untuk sewa masih dibicarakan. Nanti MoU akan dilakukan dengan perusahaan daerah (perusda) untuk bisa mengelola. Sehingga pemda akan mendelegasikan pengelolaan itu melalui perusda,” terangnya.
Diakuinya jika nantinya dinamika kunjungan wisatawan semakin meningkat, maka untuk sewa Rp 39 juta setiap tahunnya kemungkinan bisa dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja, dengan kondisi yang ada saat ini maka tentunya hal itu akan sangat sulit terlebih kunjungan wisatawan belum stabil. “Dengan kunjungan itu kita bisa menghitung berapa estimasi orang berbelanja dan tingkat hunian itu berapa. Atas dasar itu kita bisa memberikan target di bazar Mandalika ini. Tapi untuk saat ini memang cukup dilematis karena masyarakat belum mampu untuk membayar itu,” terangnya.
Ikhsan berharap, kedepan adanya solusi yang bisa digunakan agar masyarakat yang berada di kawasan tidak merasa dirugikan untuk berjualan. Di satu sisi oleh pihak pengelola juga tidak merugi dengan disediakannya fasilitas yang terbaik di dalam kawasan itu. “Kita masih mencarikan solusi dulu karena masyarakat saat ini belum mampu untuk menyewa. Mudahan ada solusi agar kedepan perekonomian masyarakat bisa semakin membaik dengan bisa menjual barang dagangannya di lahan UKM di Bazar mandalika itu,” tambahnya. (met)
