Bukan hanya tunjangan gudacil yang dipertanyakan, Kadir juga mempertanyakan keberadaan guru luar yang didatangkan lewat program Guru Garis Depan. Ia menilai kecerdasan guru lokal tidak kalah dibanding guru yang didatangkan. ”Dengan adanya GGD ini, guru olahraga saya terpaksa keluar dari sekolah diganti dengan GGT. Sementara guru saya ini memiliki kecerdasan yang sama dan berasal dekat dengan lokasi sekolah,” katanya.
Kadir juga mengaku memiliki kendala perahu penyeberangan guru selama ini ke pulau Maringkik selama ini. Kondisi perahunya kecil dan tidak bisa menampung semua guru di sekolah itu. Karena banyaknya guru yang berasal dari luar Maringkik, maka perlu pemerintah memberikan perahu yang lebih besar agar perjalanan guru tetap aman. “Sebenarnya kalau hanya guru saja naik bisa cukup, tapi namanya kita bermasyarakat, pasti ada masyarakat yang menumpang ke darat. Jadi ini harus dipikirkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Lalu Suandi yang dikonfirmasi mengatakan, tunjangan gudacil hingga saat ini masih dievaluasi. Kenapa demikian? Karena banyak daerah yang dulunya terpencil kini sudah tidak lagi. “Contohnya Sembalun. Dulu Sembalun dianggap wilayah terpencil. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena jalannya saja sudah jalan negara, masak ini kita katakan wilayah terpencil,” katanya.
Sehingga dengan beberapa faktor ini masih dilakukan evaluasi. ”Secara administrasi kita belum mencabut wilayah gudacil di Lombok Timur. Akan tetapi kebijakan-kebijakan lain sudah mengikuti,” katanya.
Begitu juga dengan tunjangannya. Sebenarnya hingga saat ini belum dilakukan pencabutan oleh pemerintah. Hanya saja belum dibayar kepada guru-guru yang menerima tunjangan ini. “ Itu yang saya katakan tadi ini masih dari bagian evaluasi,” tandasnya. (wan)
