MATARAM—Pembayaran dana Tunjangan Sertifikasi (TS) guru di NTB setiap triwulan kerap kali dibayar terlambat. Keterlambatan tersebut akibat kekeliruan pemerintah dan guru.
“Kasus ini sering terjadi pada guru SMK kita. Makanya kita harapkan di tahun 2018 ini tidak ada lagi kasus yang demikian,” kata Kepala SMKN 2 Mataram H Hudri Achmad, Selasa (2/1).
Pengalaman di tahun 2017, lanjutnya, pembayaran seringkali kurang efektif. Parahnya lagi pembayaran tersebut sering sekali kurang tepat sasaran. Akibatnya, selaku pimpinan di jenjang SMK selalu dikomplain pegawai, terutama guru yang sudah terdaftar mendapat TS guru.
Hudri menyatakan, sering terjadi kekeliruan diantara profesional para guru. Salah satu contoh yang kerap membuat keterlambatan terjadi adalah sistem pemberian tunjangan itu sendiri.
Pemerintah dengan guru disebutnya sering salah faham. Contohnya, pada daftar sertifikasi setiap guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran (Mapel) yang diampu. Misalnya, salah seorang guru jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) tapi mengajar di Mapel TIK dan mendapat tunjangan juga pada Mapel TIK.
“Ini kemudian yang sering bermasalah,” sambungnya.
Ia melanjutkan, tidak jarang guru yang lain merasa dirugikan yang jurusannya sesuai dengan Mapel TIK tersebut. Karena itu, pemerintah juga harus jeli melihat persoalan secara detail di kalangan guru. Dengan begitu, 2018 ini tidak ada lagi masalah keterlambatan pembayaran tunjangan.
Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB H Ali Rahim mengungkapkan, jauh sebelum ini terjadi pihaknya mengaku kerap menyuarakan hak-hak guru bersangkutan. Namun karena peraturan yang didukung dengan Kurikulum 2013 belakangan ini disebutnya membuat kondisi semakin kurang jelas.
Akibatnya, masih sering terjadi keterlambatan pembayaran pada guru yang sudah terdaftar mendapat sertifikasi. Disamping itu, pihaknya tetap menaruh harapan agar pemerintah turun melihat kondisi yang terjadi di lapangan mengingat 2017 kemarin penuh masalah. (cr-rie)
