SELONG–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini belum berani menerapkan sekolah lima hari atau belajar sebanyak 8 jam. Ini karena dalam implementasinya masih banyak kendala yang dihadapi.
“Kendala yang dirasakan di Lotim yakni banyak sekokah yang tidak mempunyai tenaga guru berstatus negeri. Yang mana penghasilan guru negeri dengan honorer jauh berbeda,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Lotim kepada Radar Lombok, Selasa (1/8).
Jika hal ini akan dipaksakan, lanjutnya, dimana pendapatan masing-masing guru berbeda, maka pihaknya masih mempertimbangkan alasan manuisawi. Jika saja guru honorer yang ada di sekolah mempunyai penghasilan seimbang, jelasnya, pemerintah bisa menekan untuk tetap berada di sekolah.
Dalam pengertian 8 jam sehari atau lima hari belajar, jelasnya, yakni selama delapan jam peserta didik tidak sepenuhnya berada di sekolah. Dimana belajar bisa saja di luar sekolah, tapi ekolah harus memastikan selama delapan jam anak-anak harus berada di bawah kontrol dan melakukan hal-hal positif.
“Jadi hingga saat ini masih kita mengkaji, karena kita masih bagian dari provinsi. Mengingat merubah jam belajar yang sebelumnya 37,5 jam dalam seminggu akan diubah menjadi 40 jam dalam seminggu banyak yang harus dirubah seperti kalender pendidikan,” jelasnya.
Katanya, adanya pemikiran terkait bagaimana konsumsi bagi anak-anak tentunya harus menjadi pemikiran semua pihak. Jika saja semua siswa membawa makanan dari rumah, tidka ada jaminan semua orangtua mampu menyiapkan makanan anak-anaknya dari rumah.
“Karena itu, kita sepakat jika sistem ini dilaksanakan secara bertahap,” tegasnya. (cr-wan)
