GIRI MENANG -Pembangunan kembali gedung SDN 3 Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Lombok Barat belum ada kepastian hingga saat ini.
Bangunan sekolah ini rusak akibat gempa tahun 2018, kemudian tergusur akibat pembangunan mega proyek bendungan Meninting tahun 2020.Lahan pengganti yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah sampai saat ini belum jelas. Akibat murid dan guru terlunta-lunta dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, belajar saja sudah tiga kali pindah dan menumpang di rumah guru.
Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha bersama anggota DPRD Dapil Gunungsari-Batulayar H Zulfahmi turun langsung melihat kondisi sekolah yang berada di daerah perbukitan ini Selasa (2/11). Nurul Adha begitu sedih saat melihat langsung kondisi sekolah yang kini menempati bangunan rumah tahan gempa milik warga yang belum selesai dibangun. Untuk sampai di sekolah ini tidak mudah, harus menempuh jarak sekitar tiga kilometer dari kantor desa dan turun naik bukit dengan akses jalan yang terjal dan licin serta melewati sungai. Bahkan melalui mega proyek bendungan Meninting. Kondisi itu harus dilalui guru bersama para muridnya setiap hari.
Bangunan sekolah sementara itupun terbilang tidak layak. Tanpa ada tembok yang menutupi, ruang kelas pun dibuat dengan dibatasi papan triplek. Hanya ada tiga kelas dibangunan itu. Dari hasil kunjungan lapangan ini, ia meminta agar bupati beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk turun melihat kondisi sekolah itu.
Kepala SDN 3 Bukit Tinggi, Sariyu mengaku sudah berkoordinasi kepada Dikbud Lobar terkait lahan pengganti untuk sekolah itu. Namun pihak Dikbud mengaku hingga kini lahan sekolah yang terkena pembangunan proyek bendungan Meninting itu belum juga dibayarkan. ” Sebelum dirobohkan, disiapkan dulu lahannya baru dibongkar,” ungkapnya di depan Wakil Ketua DPRD Lobar.
Tidak hanya itu, justru pihak sekolah yang diminta untuk mencari lahan untuk bangunan sekolah yang baru. Sehingga pihaknya pun harus berurusan dengan pemilik tanah yang akan dibayar. Bahkan demi menjaga harga tanah tidak naik selama menunggu pemkab membayar tanah itu, guru setempat terpaksa memberikan uang muka. Itupun kata dia guru, uangnya dari pinjaman. ” Kita pakai uang guru untuk menjadi uang muka, karena kalau tidak begitu harga tanah bisa naik. Dahulu Rp 25 juta-30 juta (perare), kalau sekarang Rp 70 juta lebih, maka kita ikat dulu dengan DP biar tidak naik,” tuturnya.
Di benak para guru itu, ketika lahan diambil alih untuk pembangunan bendungan, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) akan membayar kepada Pemkab Lobar sebagai pemilik aset. Pihaknya pun berinisiatif untuk ke BWS menanyakan pembayaran lahan, namun pihaknya disarankan untuk menayakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tanah.” Kita kejar PPK Tanahnya katanya sedang berproses di LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Terbaru infomasi kita peroleh dari PPK, tinggal menunggu pelepasan dari BPN. Nah modelnya itu kita tidak tahu,” tuturnya.
Kondisi itu membuat para guru itu mempertanyakan nasib sekolah itu. Sebab jika melihat proses pembelian lahan akan membutuhkan waktu lama, mulai dari appresial hingga pembayaran. Padahal kondisi sekolah sekarang kurang layak untuk proses belajar mengajar. Belum lagi ketika hujan tiba membuat proses belajar tidak nyaman.” Malah kita terpaksa menginap karena jembatan tidak bisa dilalui karena air naik,” imbuhnya.
Pihaknya hanya bisa berharap adanya bantuan DPRD untuk menyuarakan persoalan ini. Bahkan bisa mengawal agar pengadaan lahan bisa segera diperoleh.
Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha menilai Pemkab Lobar lalai dalam penanganan sekolah ini. Padahal setiap rapat pihaknya selalu menayakan penanganan sekolah terdapak gempa termasuk SDN 3 Bukit Tinggi itu. Namun nyatanya kondisinya masih memprihatinkan. “Kalau pemerintah pusat yang punya wewenang untuk pembebasan lahan, harusnya dikawal betul oleh Pemkab. Lihat anak-anak ini, ini anak kita semua dan bagimana perjuangan guru-guru ini,” ungkapnya.
Nurul bahkan merasa bupati termasuk kepala dinas tak pernah turun melihat kondisi sekolah ini. Mereka hanya menerima laporan saja namun tak melihat realitanya. “Kalau dia turun saya yakin pasti ada kepeduliannya dan kemauan untuk menyelesaikan. Tapi ini dasarnya memang tidak pernah turun dia,” kritik politisi PKS itu.
Menurutnya, daripada menganggarkan pembebasan lahan untuk Jalan Sopoq Angen yang mencapai Rp 32 miliar lebih, maka lebih baik mengutamakan kebutuhan dasar pendidikan masyatakat yang jelas sangat dibutuhkan.”Ini loh kondisinya luput dari perhatian, bupati dan kepala dinas Dikbud harus turun langsung,” tegasnya. Pihaknya pun berencana akan memanggil pihak BPKAD, Dikbud hingga BWS untuk permasalahan sekolah itu.
Sementara itu Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat H. Nasrun mengatakan untuk pembangunan sekolah SDN 3 Bukit Tinggi sudah diusulkan ke pemerintah pusat. Tahun lalu diusulkan 19 sekolah yang rusak karena gempa agar dilakukan perbaikan, namun yang mendapat bantuan dari pusat hanya enam sekolah. SD 3 Bukit Tinggi belum bisa mendapatkan bantuan karena masih terkendala lahan yang belum ada. ” SDN 3 Bukit Tinggi tinggi masih terkendala lahan yang belum ada, ” kata Nasrun.
Ia menambahkan, Pemkab Lombok Barat sudah sanggup membeli lahan di lokasi setempat, namun masyarakat yang membatalkan. Tapi tahun ini lahan sudah ada dan rencananya tahun depan gedung sekolah akan mulai dibangun. ” Sudah ada dananya, karena kendala lahan jadi pembangunan ditunda, ” tegas Nasrun.(ami)
