MATARAM – Kisruh internal yang melanda Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, disesalkan banyak pihak. Kepengurusan BPPD periode 2018-2022 yang seharusnya bisa bekerja dengan baik, justru berkubu-kubu.
BACA : Kisruh BPPD NTB Catut Nama Gubernur
Penyesalan ini datang langsung dari Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda, kisruh BPPD tidak seharusnya terjadi. Hal itu hanya akan merugikan dunia pariwisata NTB. “Seharusnya dikembalikan saja pada mekanisme, kan ada aturannya. Sekda tidak perlu terlalu jauh terlibat” ujar Isvie saat dihubungi Radar Lombok, Selasa kemarin (3/4).
Menurut politisi Partai Golkar ini, kepengurusan BPPD yang bermasalah saat ini harus dikembalikan ke aturan yang berlaku. Pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah NTB H Rosiady Sayuti tidak seharusnya terlibat terlalu jauh menentukan ketua BPPD. Apalagi telah ada regulasi yang mengatur mekanisme pemilihan.
Isvie juga tak ingin urusan BPPD dibawa-bawa pada pilgub. Pemilihan pimpinan BPPD harus dilakukan secara profesional sesuai aturan. ‘’Kalau memang itu jadi persoalan. Semua sudah ada aturan main dan ada ketentuan yang harus disepakati dlm rangka mencari pemimpin BPPD. Ya sebaiknya dikembalikan ke aturan,’’ tegas politisi Partai Golkar ini.
Karena itu, lanjut dia, kisruh internal BPPD harus diakhiri secepatnya. Caranya dengan melihat kembali aturan yang ada. “Saran saya kembalikan secara aturan dan kembalikan sesuai mekanisme. Apa urusannya dengan sekda,” sesal Isvie.
Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka Isvie melalui komisi II yang membidangi pariwisata akan memanggil pihak-pihak terkait. “Nanti dari komisi II akan panggil pihak terkait, termasuk Kepala Dispar. Apa peran dia, sehingga terjadi seperti ini. Mestinya tidak perlu terjadi kalau Dispar bergerak sebagai leading sektor BPPD,” tukasnya.
Anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan Anwar juga merasa prihatin dengan masalah BPPD NTB. Hal ini menurutnya karena dalam penyusunan struktur kepengurusan ada intervensi politik dari pemerintah daerah. Komisi II memang prihatin dengan pola pembentukan kepengurusan BPPD NTB. Seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Pengurus BPPD silakan dipilih anggota. Jangan menciptakan kondisi yang membingungkan dan tidak kondusif. Kalau begini merugikan pariwisata kita saja,” katanya.
Karena itu, komisi II akan meminta penjelasan kepada Gubernur NTB atau Sekda NTB. Kisruh BPPD harus diselesaikan secepatnya, apalagi pariwisata NTB saat ini sedang mengalami kemajuan. Jangan sampai menjadi korban hanya karena kepentingan pihak-pihak tertentu. Raihan masih belum mengerti sikap sekda yang terlalu mencapuri urusan BPPD. Apalagi sampai memberikan syarat-syarat tertentu di luar aturan perundang-undangan. “Sekarang sudah jadi konflik. Ini tidak lazim, harus segera diselesaikan ini,” sesalnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II lainnya, HL Dharma Setiawan. Menurutnya, Pemprov NTB jika ingin terlibat jauh melakukan intervensi, harus mengusulkan orang yang sudah lama di asosiasi dan berpengalaman dalam bidang pariwisata. BPPD NTB membutuhkan orang yang berpengalaman. Pemprov tidak bisa menentukan ketua BPPD yang pengalaman dan jaringannya masih minim. “Kalau alasannya hanya bahasa Arab, ini tidak mesti. Kita bisa cari orang kita banyak kalau hanya sekadar itu,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut. Ia justru melempar persoalan yang melanda BPPD saat ini ke orang yang berkonflik. “Tanya mereka saja,” jawabnya.
Sekda H Rosiady Sayuti sebelumnya juga enggen mengomentari masalah ini. Rosiady lebih memilih bungkam ketimbang memberikan penjelasan terkait konflik internal BPPD ini. (zwr)
