MATARAM – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB diterpa prahara perpecahan. Dua kubu belum ada yang mau mengalah dan tetap ingin memimpin lembaga bentukan pemerintah daerah itu.
Kisruh internal BPPD NTB periode 2018-2022 berawal dari hasil rapat tanggal 21 Maret 2018 di Rumah Langko. Dalam rapat tersebut, Sekda NTB H Rosiady Sayuti menunjuk TGH Fauzan Zakaria menjadi Ketua BPPD NTB. Persoalannya, internal BPPD NTB tidak menginginkan TGH Fauzan Zakaria menjadi ketua. Hal itu terbukti dari hasil voting 9 anggota yang memutuskan HL Abdul Hadi Faishal menjadi pucuk pimpinan lembaga tersebut dengan perolehan 6 suara, dan Fauzan Zakaria hanya 3 suara.
Ketua BPPD NTB versi Sekda, TGH Fauzan Zakaria merasa tetap menjadi Ketua BPPD yang sah. Mengingat, dirinya telah ditunjuk gubernur melalui sekda saat rapat tanggal 21 Maret. Fauzan belum mau mengakui Hadi Faishal menjadi ketua menggantikan dirinya. Karenanya, Fauzan menyarankan agar kepengurusan BPPD NTB dikembalikan ke gubernur selaku pemerintah daerah. “Solusinya adalah laksanakan hasil musyawarah tanggal 21 Maret di Rumah Langko,” ujarnya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (2/4).
Hasil musyawarah yang dimaksud, tentu Ketua BPPD NTB adalah dirinya. Namun, apabila solusi tersebut tidak dijalankan, langkah terbaik menurutnya mengembalikan ke gubernur. “ Jika tetap tidak bisa mereka (Hadi Faishal cs, red) terima, maka kembalikan kepada gubernur. Karena beliau yang memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan,” tegas pria yang juga Ketua Asosiasi Pariwisata Islami Indonesia (APII) ini.
Terpisah, HL Hadi Faishal yang merupakan Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) NTB, mengakui jika internal BPPD NTB masih belum solid. Dirinya selaku Ketua BPPD NTB yang terpilih melalui voting, ingin segera langsung bekerja. Mekanisme pembentukan kepengurusan BPPD telah ada aturannya. Voting dilakukan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. “Apa yang kita lakukan sudah sesuai koridor, semua tahapan jelas. Hilangkan ego masing-masing demi terwujudnya pariwisata yang maju,” ujarnya.
Hadi Faishal mengaku tidak ingin ada konflik seperti saat ini. Semua anggota ingin dirangkul agar bisa bekerja bersama-sama. Apalagi target kunjungan pariwisata NTB tahun 2018 sebanyak 4 juta. “Setelah dipilih, kita bisa langsung kerja. Pengukuhan itu gak harus kok,” katanya.
Kepada TGH Fauzan Zakaria, Hadi Faishal menegaskan siap mengajaknya bersama-sama untuk membangun pariwisata NTB. “Pariwisata ini rentan konflik, semoga bisa kami selesaikan cepat. Saya mau kerja, ingin rangkul semua dan ajak Fauzan kerja bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, HL Moh Faozal saat dimintai keterangannya terkait kisruh internal BPPD NTB, masih belum bisa memberikan solusi. Sikap Faozal juga belum jelas berada di posisi yang mana. “Kisruh apanya, tanya mereka saja,” jawab Faozal ogah-ogahan.
Sekda NTB, H Rosiady Sayuti yang dikonfirmasi Radar Lombok, lebih memilih untuk bungkam. Rosiady enggan memberikan penjelasan apapun atas kisruh BPPD karena ulahnya. Sebanyak 9 nama yang masuk dalam pengurus BPPD periode 2018-2022 yaitu Lalu Hadi Faisal, Fauzan Zakaria Amin, Nurhaedin, Jasnawadi Wirajagat, Sahnan M Rawiya, M Yansverio, Alfian, Farid Said dan H Gufranuddin. (zwr)
