MATARAM – Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL Gita Ariadi menggelar jumpa pers, Jum’at pagi (16/4). Pertemuan dengan banyak awak media itu, terkait dengan pemberitaan Radar Lombok yang mengangkat polemik Widyaiswara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi.
Berbagai tudingan yang dialamatkan kepada Ardhi, dijawab oleh Sekda. Mulai dari tudingan lamban, hingga masalah desakan pencopotan Ardhi karena dianggap banyak melanggar aturan. “Terkait pak Ardhi dianggap lamban, itu berlebihan. Dalam catatan saya, banyak kok prestasi pak Ardhi. Beliau sangat disiplin,” ucap Sekda kepada awak media di Kantor Gubernur.
Menurut Sekda, polemik yang ada sebenarnya sudah beberapa kali upaya penyelesaian. Namun memang ada komunikasi yang tersumbat. Masalah menjadi diketahui publik setelah tembus ke salah satu media (Radar Lombok).
Sekda sendiri juga sudah bertemu dengan Ardhi pada Kamis malam, ketika informasi sudah menyebar ke Radar Lombok. “Tadi malam saya sudah bertemu, dan akan mengatur agenda lebih lanjut. Aturan memang membuat kebebasan terusik, jadi ada yang tidak nyaman. Niatnya sebenarnya baik,” kata Sekda.
Terkait ancaman mogok kerja dari Widyaiswara, Sekda berharap untuk tidak dilakukan. “Soal mogok kerja, saya harap jangan dilakukan. Masih ada cara-cara yang lebih beradab bisa dilakukan. Dan pasti ada solusi terbaik,” ujarnya.
Dijelaskan Sekda, masalah utamanya hanya terkait pada komunikasi saja. Ardhi selaku Kepala BPSDM yang tahun ini akan pensiun, ingin bekerja sesuai aturan. Jangan sampai nantinya, ada goresan buruk yang menjadi temuan penegak hukum.
Sikap Ardhi yang disiplin dalam menegakkan aturan itulah, yang membuat beberapa Widyaiswara merasa tidak nyaman. Apalagi mereka merupakan senior-senior yang sudah terlebih dahulu menjadi pejabat Pemprov. “Kepala BPSDM sebagai komando harus mengayomi. Sementara Widyaiswara juga penting sebagai penyelenggara kediklatan. Kepala BPSDM disiplin penegakan aturan, senior-senior kami di Widyaiswara mungkin ada yang merasa kurang nyaman. Sebenarnya kemarin kami harapkan ada solusi terbaik,” katanya.
Adanya permintaan agar Ardhi diganti, tentu bukan solusi. Masalah tersebut akan dikomunikasikan kembali. “Saya harap Ramadhan ini semua colling down. Kami akan dampingi sampai masalah ini selesai,” katanya.
Ditegaskan, internal BPSDM sebenarnya relatif baik. Hanya saja manajemen di dalam Widyaiswara yang belum harmonis. “Kami menyesalkan apa yang terjadi. Tapi mudahan saling introspeksi, satu sama lain bisa bersinergi. Colling down saja,” imbaunya.
Hal yang harus dipahami, lanjut Sekda, bukan kali ini saja terjadi polemik antara Widyaiswara dengan Kepala BPSDM. Bahkan kasus sebelumnya hingga masuk ke ranah hukum.
Sekda tidak ingin peristiwa serupa terjadi lagi. Apabila ada masalah, ruang dialog harus digunakan. “Sebelum-sebelumnya kan juga selalu ada riak-riak, bahkan sempat sampai ke aparat penegak hukum. Tentu kita tidak ingin peristiwa yang lalu terulang lagi. Kita ingin pastikan tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Terkait dengan isu honor yang menjadi salah satu sumber masalah, hal itu disebabkan Ardhi bekerja secara hati-hati. “Soal honor, itu ada ketentuan-ketentuannya. Jangan sampai nanti jadi anomali. Sudah kita konsultasikan dengan Aparat Pemeriksa. Widyaiswara ada kewajiban jam wajib ngajar, ketika itu terpenuhi dapat apresiasi. Kelebihan dari jam ngajar sebagai honor, aturan ini yang belum cukup terkomunikasi dengan baik,” kata Gita Ariadi.
Sementara itu, salah seorang Widyaiswara yang namanya tidak ingin disebut mengungkapkan, salah satu masalah utama yang membuat Widyaiswara tidak terima terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak mau dibayarkan. “Yang paling tidak diterima oleh teman-teman WI (Widyaiswara, red), Kaban BPSDM tidak membayarkan TPP Pak Supran dan Pak Chaerul Mashul dengan alasan tidak apel,” bebernya.
Menurutnya, kegiatan apel di masa pandemi tidak wajib. Apalagi sudah ada dalam surat edaran Gubernur NTB Zulkieflimansyah. “Bahkan ASN boleh kerja dari rumah. Makanya surat itu terkirim atas inisiatif teman-teman senior, karena sudah dimediasi hasilnya selalu gagal,” ungkapnya.
Lebih lanjut diceritakan, upaya penyelesaian sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan dimediasi oleh Biro Hukum, Biro Organisasi dan Inspektorat. “Tapi Pak Ardi kekeh ndak mau. Padahal Inspektorat merekomendasikan untuk dibayar,” terangnya.
Nama-nama seperti H Supran maupun Chairul Mahsul, bukan orang sembarangan. Mereka adalah mantan pejabat penting di birokrasi Pemprov NTB. Namun setelah menjadi Widyaiswara, merasa dipersulit oleh Kepala BPSDM yang merupakan juniornya.
Sumber tersebut juga anggota Widyaiswara menilai, Kepala BPSDM sengaja tidak membayar TPP. Padahal, dana sudah ada karena telah dianggarkan. “Ini keterlaluan dan ada kesengajaan,” kesalnya.
Radar Lombok meminta keterangan dan tanggapan H Supran yang namanya disebut tidak menerima TPP. Namun, Supran yang sempat menjadi Kepala BPKAD dan Sekretariat TAPD itu hanya tertawa saja. “Hahahaha, ndak komentar saya ya dek Azwar, hubungi koordinator saja dek,” jawab Supran.
Chairul Mahsul yang juga mantan pejabat tinggi Pemprov NTB, lebih banyak tertawa saja. “Hehheee ada-ada saja. Darimana dapat surat itu,” tanya pria yang akrab disapa CM itu. (zwr)
