PRAYA-Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai penyumbang terbesar devisa tenaga kerja Indonesia (TKI). Untuk mempertahankan hal itu, pemerintah pusat telah menunjuk kabupaten bermotokan Tatas Tuhu Trasna ini, sebagai satu satunya kantor Pembangunan Layanan terpadu Satu Pintu (LTSP).
Untuk memperlancar proses pengelolaannya, pemkab telah melakukan kerjasama dengan Imigrasi Mataram dan Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Rapat pemantapan tersebut dilaksanakan di rapat utama bupati, kemarin (9/5). Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda Loteng H Nasrun, Plt Kadis Tenaga Kerja Loteng H Masrun, Kapolres Loteng diwakili oleh Kasat Intelkam AKP Refindo Pradikta Rulando, SIK. Selanjutnya perwakilan Imigrasi Mataram M Swandita, Kepala BP3TKI,Muharom Ahyadi, perwakilan Dinas Dukcapil Kab Loteng, Yon Priono dan sejumlah pejabat lainnya.
Asisten II Setda Loteng H Masrun mengatakan pertemuan kali ini merupaka bentuk keseriusan pemerintah, membangun kantor LTSP di Loteng. Di mana rapat kali ini merupakan rapat yang kedua kalinya. Selanjutnya pembangunan LTSP ini merupakan bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan mengadu nasib ke Luar Negeri sebagai TKI.
Sebab tujuan dibangunnya LTSP ini adalah untuk mempercepat pelayanan kepada calon TKI guna mempermudah pelayanan dengan menempatkan para petugas di seluruh leading sector, melayani dengan cepat dan tepat, agar pelayanan ini dapat lebih murah dan bahkan gratis.
Selain itu sebagai penguatan perlindungan terhadap para TKI, tahun ini juga akan dikeluarkan Perda tentang Perlindungan TKI. Sehingga nantinya segala keluhan ataupun persoalan para tenaga kerja, sudah ada aturan legal yang akan memberikan mereka kekuatan hukum.
Plt Kadis Tenaga Kerja dan Tarsmigrasi Loteng H. Nasrun Pembentukan LTSP di Loteng diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selanjutnya ini dipandang perlu untuk memberikan layanan penempatan, perlindungan dan perluasan kesempatan kerja secara terpadu dan terkoordinasi.
Untuk menunjang pembangunan ini lanjutnya, pihaknya sengaja mengundang atau melibatkan BP3TKI, Imigrasi ataram, Dinas Kesehatan Loteng dan sejumlah instansi lainnya. Untuk diketahui lanjutnya, Loteng merupakan penyumbang Tenaga Kerja Terbesar kedua di NTB, dan NTB urutan ke enam di Indonesia, sehingga perlunya rencana pembangunan Gedung satu pintu untuk melayani masyarakat yang ingin memperoleh atau mencari rejeki di luar negeri.
Untuk memperlancar pembangunan ini kebersamaan dan bersinergi saling membantu, sebab direncanakan pembangunan ini akan di Launcing pada Bulan Juni mendatang, berdasarkan MOU antara Bupati Loteng dengan Kementrian Tenaga Kerja.
Sementara kepala BP3TKI Muharrom Ahyadi menyebutkan, NTB telah menyumbangkan devia tenaga kerja kepada Negara lebih dari Rp 1, 7 Triliun dan di tingkat nasional mencapai 100 Triliun lebih.
Terhadap hal itu, pemerintah memandang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi keberlangsungan para pencari kerja. Pelayanan satu pintu yang di canangkan oleh pemkab Loteng. Ini semua dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu perwakilan Imigrasi Mataram M Swandita menyebutkan Imigrasi Mataram mendukung penuh program pembangunan satu pintu, untuk memberikan pelayan kepada masyarakat.
Dukungan tersebut lanjutnya dikuatkan dengan keluarnya keputusan Dirjen Imigrasi pusat. “Pusat melalui Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan keputusan berupa dukungan terhadap pembangungan LTSP di Loteng,” sebutnya. (cr-ap)
