MATARAM – Ketua PGRI NTB, M Yusuf Zaini menilai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melenceng dari arah semula. Rekrutmen PPPK ini sejatinya untuk mengisi kekosongan guru sekolah negeri. Sementara tahap pertama diperuntukkan bagi guru yang mengabdi di sekolah negeri, namun kuotanya tidak terpenuhi dan masih jauh dari angka yang disedikan pemerintah. ‘’Pemerintah menyiapkan kuota sebanyak satu juta enam ratus ribu, namun yang lulus itu hanya seratus dua puluh tiga ribu. Makanya dibukalah tahap kedua diperuntukkan bagi guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri dan guru honorer yayasan,’’ ungkap Ketua PGRI NTB, M Yusuf Zaini Kepada Radar Lombok, kemarin.
Dikatakan lebih lanjut, saat ini guru honorer yayasan seperti Yayasan PGRI, Yayasan Muhammadiyah, Yayasana Nahdlatul Ulama maupun yayasan Nahdlatul Wathan dan lainnya, mereka mengikuti seleksi dan ternyata mereka lulus. Sebab mereka sudah memiliki sertifikasi pendidik (serdik). ‘’Mereka yang lulus ini untuk mengisi kekosongan di sekolah negeri. Dari tujuan awalnya, Mendikbudristek RI itu jika mereka lulus harus ditempatkan di sekolah yayasan supaya pemerataan mutu, baik negeri maupun swasta,’’ jelasnya.
Hal ini supaya tidak ada diskriminasi, namun fakta di lapangan justeru jauh dari harapan. Saat ini yang dirugikan yayasan sebab mereka ditinggalkan oleh gurunya untuk mengabdi di negeri. Sementara guru yang ada di negeri sudah mempunyai guru honorer dan mereka kalah bersaing karena tidak mempuntai serdik. ‘’Ini yang harus diantisipasi oleh Kemendikbudristek RI. Seharusnya guru honorer yang ada di negeri itu lulus di PPPK. Hanya saja, itu jauh dari harapan,’’ ujarnya.
Oleh Sebab itu, PGRI melalui PB PGRI menilai saat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI komisi IX menyimpang dari arah semula. ‘’Makanya kita berharap, apa yang sudah dibuatkan regulasi dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi hajatan semula,’’ terangnya.
Menurutnya, kondisi saat ini yang dirugikan saat ini adalah yayasan. Dimana banyak gurunya yang hijrah ke negeri sehingga yayayan merekrut guru kembali, selanjutnya melakukan Diklat supaya memiliki sertifikasi pendidik. ‘’Untuk mendapatkan serdik saat ini tidak segampang yang dulu. Mereka harus mengikuti program guru penggerak, baru bisa mendapatkan serdik. Persyarannya semakin rumit,’’ tandasnya. (adi)
