SELONG – Proyek SPAM Pantai Selatan yang proses pengerjaannya terus dikebut juga menjadi atensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal itu tak lepas karena masih terjadinya berbagai polemik di lapangan. Proyek ini awalnya ditargetkan akan tuntas dikerjakan di tahun 2023 ini. Namun karena adanya sejumlah kendala di lapangan menyebabkan pengerjaan proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp 125 miliar ini tersendat.
Untuk memastikan keberlangsungan pengejaan proyek tersebut pihak dari Kementerian PUPR dalam hal ini Direktur Direktorat Air Minum Dirjen Cipta karya turun langsung ke lokasi untuk melihat langsung berbagai item yang dikerjakan. Kedatangan pihak dari PUPR ini tak lain untuk memastikan bahwa pengerjaan proyek tersebut harus tuntas dikerjakan. Berbagai persoalan yang ada juga diminta supaya diselesaikan.”Pengerjaan proyek ini akan mendekati waktu penyelesaian. Sejumlah persoalan terutama yang bersifat non teknis harus segera diselesaikan,” pinta Direktur Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Muchlis ketika melihat lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur kemarin.
Lebih lanjut disampaikan, berbagai persoalan yang terjadi di tingkat harus diselesaikan dengan baik tentunya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan unsur terkait lainnya. Hal seperti itu penting dilakukan supaya pengerjaan proyek ini bisa segera tuntas sehingga keberadaan SPAM bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.”SPAM ini adakah proyek besar dan anggarannya juga sangat besar. Hanya daerah tertentu saja yang bisa mendapatkan proyek seperti ini. Apalagi anggaran pengerjaannya merupakan pinjaman Bank Dunia, bukan dianggarkan melalui APBD. Jika persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik maka tentunya akan menjadi catatan tersendiri oleh Bank Dunia,” tutupnya.
Sementara itu Pj Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik menjelaskan terkait dengan berbagai sumber mata air yang akan dialirkan untuk proyek SPAM ini, salah satunya sumber mata air Tibu Krodet . Disampaikan di awal perjalanan pengambilan sumber mata air ini tidak ada persoalan berarti. Namun persoalan muncul ketika akan mulai dilakukan pemasangan pipa. Dimana pipa tersebut diangkut kembali oleh sekelompok masyarakat. Pengambilan titik air ini sebut dia sudah mendapat rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) sesuai dengan besaran pengambilan air yang didistribusikan ke Instalasi Pipa Air (IPA) di Desa Kotaraja. Dan penyaluran air itu pun tidak sebesar yang diisukan selama ini karena dikhawatirkan sumber air akan habis.”Munculnya kembali persoalan di tingkat bawah lebih ini tak lain disebabkan karena ada miskomunikasi antara warga lainnya. Sebab informasi di tengah masyarakat jika sungai Kokoq Tibu Krodet itu akan dibendung kemudian airnya akan dialirkan ke IPA di Desa Kotaraja,” ungkapnya.
Informasi yang tidak benar itulah yang menyebabkan munculnya penolakan dari masyarakat. Yang jelas kata dia jika informasi tersebut sama sekali tidak benar adanya. Sebab, air yang digunakan untuk dialirkan ke IPA Kotaraja merupakan air limpahan. Sehingga tidak mengganggu aktivitas irigasi pengairan petani setempat dan sekitarnya.” SPAM Selatan ini milik kita, milik masyarakat Lombok Timur meski anggarannya dari Bank Dunia melalui Kementerian PUPR, toh seluruhnya akan diserahkan kepada Kabupaten Lombok Timur setelah pekerjaan ini selesai,” tutupnya.(lie)
