MATARAM – Kenaikan harga beras di NTB yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, mendapat sorotan dari Komisi II Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan DPRD Provinsi NTB. Menurut Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB, Hairul Warisin, kenaikan harga beras dipicu oleh mahalnya biaya produksi.
Atas kondisi itu, pihaknya meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi agar memberika atensi terhadap persoalan tersebut. “Persoalan ini harus diatensi (Pj Gubernur NTB, red),” kata politisi Partai Gerindra NTB, Rabu kemarin (1/11).
Disampaikan Warisin, ada langkah yang bisa dilakukan untuk menekan inflasi kenaikan harga beras tersebut, yang bisa diawali bekerjasama dengan pihak Bulog. Sebab itu, Pj Gubernur harus melakukan kerja sama dengan pihak Bulog untuk melakukan operasi pasar murah, yang bertujuan untuk menekan dan mengendalikan inflasi kenaikan harga beras.
Ditegaskan, pihaknya juga menginginkan agar Pj Gubernur NTB tidak tutup mata mengenai persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat itu. “Pj Gubernur NTB tidak boleh diam dengan kondisi yang ada (harga beras naik),” tegas Warisin.
Dengan bekerja sama bersama Bulog, pihak Pemprov NTB dapat melihat daerah mana saja yang memiliki tingkat harga yang masih tinggi. Kerjasama tersebut, nantinya pihak Bulog akan membentuk Satgasnya untuk disebar ke spot-spot yang dinilai harga beras masih terbilang tinggi.
“Nanti bisa dilihat daerah mana saja yang harga berasnya masih tinggi,” imbuh mantan Wakil Bupati Lombok Timur ini.
Diungkapkan, ketika pihaknya menggelar reses di Dapil (daerah pemilihan) selama sepekan terakhir, masyarakat memang belum mengeluhkan kenaikan harga beras. Namun meski belum ada keluhan harga beras (mahal), pihaknya berharap agar Pemprov dapat memberikan atensi.
Justru yang menjadi keluhan masyarakat sambungnya, adalah persoalan pupuk subsidi. Karena itu, pemerintah ke depan diharapkan bisa memberikan kembali pupuk subsidi dalam jumlah yang cukup, dan jenis yang sesuai bagi petani. “Ini serapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara Anggota Komisi II lainnya, Akhdiansyah juga berharap jika terjadi gejolak harga sekecil apapun, maka treatment harus segera dilakukan dalam menjaga stabilitas harga.
Demikian ketika terjadi gangguan distribusi akibat hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada potensi spekulan yang mempermainkan harga dan stok. “Sehingga bisa dilakukan pemantauan secara maksimal dan tindakan bersama oleh Satgas,” lugasnya. (yan)
