MATARAM—Benturan politik diprediksi akan mengalami peningkatan tensi sejak 2017 mendatang. Intrik, saling sindir dan saling kritik di antara figur yang bakal bertarung dipastikan akan kian vulgar.
"Kelihatannya politik 2017 akan semakin memanas dan mereka akan mulai saling memberi kritik untuk mempengaruhi pikiran pemilih terhadap lawan politiknya," kata pengamat politik NTB, Agus M.Si, kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (30/12).
Aksi saling sindir dan kritik disebutnya sudah dimulai sejak 2016. Terlebih dengan kian dekatnya gawe demokrasi itu, dipastikan tensi politik akan kian panas.
Di tahun 2017, lanjutnya, para figur bakal calon akan makin terbuka melancarkan serangan kepada lawan politik. Bahkan, tak cuma diantara figur yang bakal berkompetisi. Lingkaran tim dan orang-orang dekat juga akan melakukan hal serupa.
Katanya, ada dua lokus pertarungan politik di tahun 2017 yakni pilkada 2018 dan pileg serta pilpres 2019. Ketika persiapan pertarungan politik berjalan secara berbarengan, maka seluruh sumber daya politik akan digerakkan. Mulai dari birokrasi, APBN atau APBD, Ormas, hingga pemodal. “Jadi tahun 2017 hingga 2018 kita masuk di tahun politik,” sebutnya.
Tahun 2017 merupakan tahapan persiapan penyelenggaraan pilgub dan pileg serta pilpres. Praktis, energi pelaku politik dan pelaksana gawe demokrasi sudah mulai dikurs energinya bekerja.
Menurutnya, beberapa komponen yang harus dipastikan sudah siap di tahun 2017 adalah, pertama, anggaran untuk pelaksanaan tahapan persiapan pilkada NTB 2018 bagi KPU dan Bawaslu. Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Timur dan Pemkot Bima bersama KPU Bawaslu beserta jajarannya masih harus bertemu untuk membahas anggaran pemilukada. Kedua, Dukcapil harus sudah memastikan validitas data kependududukan beserta E-KTP bagi semua pendududuk, karena ini merupakan dasar penetapan jumlah dukungan calon perseorangan termasuk keanggotaan partai politik dan dukungan minimal calon DPD. Karena itu, gubernur dan bupati/ wali kota harus memberi perhatian lebih serius terhadap kinerja Dinas Dukcapil.
Ketiga, di tahun 2017 juga ada penguatan kelembagaan Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu provinsi akan berakhir dan ada rekrutmen.
Selama draf UU Penyelenggara Pemilu yang saat ini sedang digodok DPR, ujar Agus, Bawaslu akan permanen sampai tingkat kabupaten/kota dan kewenangannya juga lebih kuat. Maka daerah harus mencari SDM yang betul-betul memiliki kapasitas dan integritas kuat sebagai calon anggota Bawaslu. Pemerintah Daerah juga harus mempersiapkan SDM dan kantor untuk Bawaslu kabupaten/kota.
Keempat, di awal tahun 2017 boleh jadi publik akan disuguhkan oleh mutasi pejabat birokrasi di seluruh kabupaten/kota tak terkecuali di Pemprov. Ini sebagai konsekuensi perubahan organisasi pemerintah daerah. Tentu mutasi pejabat birokrasi sulit bisa dilepaskan dari kepentingan politik.
"Namun harus tetap memperhatikan kualitas, kapasitas dan kompetensi pejabat tersebut," imbuhnya.
Pengamat politik Dr. Ahyar Fadli menambahkan, politik Pilkada NTB 2018 di tahun 2017 akan diwarnai isu pemetaan kandidat gubernur/ wakil gubernur. Ada dua model gerakan yang dilakukan elit yakni gerakan merapat ke partai dan gerakan pengumpulan KTP maju melalui jalur independen.
"Pasangan calon di Pilkada NTB 2018 akan makin mengerucut di tahun 2017," tandasnya. (yan)
