MATARAM – Banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum, menjadi salah satu perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana desa, membuat rentan terjadi penyalahgunaan. Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar menyampaikan, dana desa digelontorkan dengan tujuan yang sangat baik. Namun hingga saat ini pemerintah desa belum bisa memahami sepenuhnya berbagai aturan yang terlalu rumit dalam pengelolaan dana desa. “Peraturannya memang sangat ketat, tapi hanya buat banyak laporan desa terhambat. Sedangkan bentuk pengawasannya tidak jelas,” ungkapnya saat menghadiri acara workshop penguatan nilai dasar BPK, hubungan kerja dengan Aparat Penegak Hukum (APK) dan pemeriksaan dana desa, Rabu kemarin (9/8).
Dikatakan, pengawasan penggunaan dana desa belum didesain dengan baik. Hal itulah yang membuat peran camat atau inspektorat menjadi tidak jelas dalam hal penggunaan dana desa yang nilainya cukup besar. Selama ini, banyak kepala desa yang tersangkut hukum. Hal ini tentunya harus diperbaiki dan jangan sampai terjadi lagi. “Bulan September, BPK akan ambil sampel untuk perjelas fungsi camat dalam pengawasan, karena belum banyak yang paham fungsi pengawasan camat,” katanya.
Terkait dengan pemeriksaan dana desa, selama ini hanya menjadi sample saja. Formulasi yang digunakan juga belum ada kejelasan. “Itu dia, kita ingin ada audit khusus dana desa. Tapi kan sampai sekarang belum jelas ini. Makanya penting kita lakukan banyak perbaikan,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB TGH M Zaiul Majdi yang hadir memberikan sambutan mengatakan, pihaknya terus meningkatkan sinergisitas dan kerja sama dengan BPK dan penegak hukum. “Kami terus berupaya membenahi berbagai hal di bidang pemerintahan, dan mencoba memenuhi target yang diberikan oleh BPK. Termasuk dari sisi maturitas pengawasan terus kami coba tingkatkan,” ucapnya.
Workshop tersebut dibuka Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar dan diikuti Inspektorat Provinsi Wilayah Timur, para Kepala Kejaksaan Tinggi di Wilayah Timur, Kejaksaan Negeri, BPKP, BPK perwakilan seluruh provinsi yang ada di Wilayah Timur Indoesia sebagai peserta.
Saat itu, gubernur sempat mempromosikan program pembangunan NTB yang diprioritaskan dua sektor utama, yaitu pertanian dan pariwisata. Dijelaskan, Kementerian Pariwisata sudah menetapkan 16 daerah di Indonesia sebagai lokasi wisata MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), dan salah satunya adalah Lombok. “Alhamdulillah tahun 2016 lalu jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB mencapai angka 3,2 juta wisatawan,” katanya.
Kenaikan kunjungan wisatawan tersebut lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini semakin membuat gubernur yakin mampu mencapai target nasional yang telah ditetapkan Presiden. “Dengan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional maupun internasional seperti ini, tentu akan mendukung NTB sebagai destinasi wisata MICE di Indonesia,” tandasnya. (zwr)
