GIRI MENANG – Pendafar penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat membludak. Pada tahap pertama, jumlah pendaftar mencapai 25 ribu orang. Mereka mendaftar melalui link pendaftaran BPUM yang telah disediakan. Jumlah yang mendaftar hampir sepuluh kali lipat lebih banyak dibandingkan pada tahun lalu.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, HM. Fajar Taufik, menjelaskan, proses pendaftaran masih berlangsung hingga tangggal 25 April mendatang sebagaimana yang sudah tertera dalam surat Dinas Koperasi yang sudah disampaikan ke Camat dan Kades.”Batas yang kami berikan hingga tanggal 25 April. Kami tidak sangka ternyata pendaftar membludak hingga saat ini sudah mencapai 25 ribu pendaftar,” kata Taufik saat ditemui kemarin (20/4).
Jumlah pendaftar diperkirakan akan terus bertambah karena masih ada waktu bagi yang belum mendaftar. Dari data yang sudah masuk ini, Dinas Koperasi selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi ( Verivali) data. Data di link dicek, disesuaikan dengan berkas yang diserahkan berupa, KTP, KK dan surat keterangan usaha. Hingga saat ini dari 25 ribu data yang sudah masuk. Baru sekitar 10 persen yang sudah diverifikasi dan divalidasi.”Dari 25 ribu ini, baru 2.500 yang sudah terverifikasi,” tegasnya.
Dinas masih memiliki waktu sekitar 7 pekan hingga tanggal 28 April untuk melakukan verifikasi dan validasi. Karena tanggal 28 April semua data yang sudah masuk harus sudah diserahkan ke provinsi untuk diajukan ke pemerintah pusat.”Tanggal 28 April harus sudah kita masukkan data ke Pemprov NTB,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian verifikasi, dinas sudah menambah tenaga pegawai. Untuk saat ini ada 13 pegawai yang ditugaskan melakukan verifikasi dan validasi berkas, dengan pola satu orang pegawai memegang satu kecamatan.” Tapi untuk kecamatan yang paling tinggi yaitu Kecamatan Gunung Sari dan Gerung dipegang dua orang petugas,” tegasnya.
Sampai saat ini kata Taufik, dari 119 desa yang ada di Lombok Barat masih, ada beberapa desa yang belum menyerahkan berkas warganya. Untuk itu pihaknya berharap para kepala desa untuk lebih proaktif memberikan berkas ke dinas agar bisa secepatnya diverifikasi oleh petugas agar bisa secepatnya dikirim ke Pemprov.”Kami berharap para Kades bisa lebih aktif membantu warga, dan segera menyerahkan berkas warga,” harapannya.
Diharapkan jumlah warga yang menerima bantuan BPUM ini bisa lebih banyak lagi dibandingkan tahun lalu karena tahun ini jumlah besaran bantuan kurang dari tahun 2020. Kalau tahun lalu besarannya Rp 2,4 juta, untuk tahun ini berkurang menjadi Rp 1,2 juta. Dengan begitu jumlah warga yang bisa menjadi penerima bisa bertambah.” Kita berharap penerima bertambah, karena jumlah uang yang diterima berkurang, makanya kita dorong agar data yang sudah daftar segera diserahkan,” imbuhnya.(ami)
