MATARAM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menerima penghargaan dari Pemerintah RI atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Penghargaan yang diterima ini merupakan kelima kalinya sejak tahun 2015. Penghargaan atas opini WTP diterima langsung oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Syarwan, mewakili Pemerintah RI, Kamis, (15/10/2020).
Gubernur menyampaikan apresiasi atas raihan WTP kelima kali yang didapat Provinsi NTB. Pria kelahiran Sumbawa ini berharap DJPb terus bersinergi untuk mendukung capaian ini kedepan. “Kalau masih ada yang belum sempurna, misalnya dana desa, mari kita bina dan perbaiki bersama SDM di desa. Begitu juga dengan yang lain agar lebih baik,” katanya saat menerima penghargaan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan ( DJPb) NTB, Syarwan mengatakan, penghargaan ini terkait dengan capaian opini tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang diraih NTB yaitu WTP. “Kalau sudah lima kali berturut-turut memperoleh opini WTP, maka ini capaian yang luar biasa,” kata Syarwan.
Menurutnya, opini WTP menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah itu sudah sangat baik. Sudah sesuai ketentuan aturan baik dari pengadaan maupun pertanggungjawabannya.
Dengan WTP ini masyarakat makin yakin bahwa uang yang dikelola pemerintahan sudah dikelola dengan baik. Begitupun investor-investor yakin dan tidak akan ragu menanamkan modalnya di NTB.
Dari opini WTP, ini Syarwan berharap pengelolaan dana desa lebih optimal lagi. Apalagi tahun 2021 ada perhelatan internasional bala motor MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Ini perlu inovasi pemerintah desa untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan tesebut.
Langkah ini penting, mengingat untuk menghadapi lonjakan pengunjung yang diperkirakan sekitar 200 ribu orang. Sedangkan penginapan yang tersedia saat ini hanya 11 ribu kamar. “Ini yang perlu terus digenjot,” katanya.
Salah satu alternatif mendukung ketersediaan kamar untuk menunjang MotoGP adalah memberdayakan dan mengoptimalkan masyarakat. Pemerintah desa dapat memberdayakan rumah warga untuk dijadikan penginapan. “Penyewaan rumah penduduk ini dapat mendongkrak PAD desa dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan untuk mendukung optimalisasi dana desa, di sektor wisata desa,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Syarwan, masyarakat juga dapat didorong mengembangkan UMKM. Ia menerangkan saat ini banyak pembiayaan yang dikucurkan pemerintah demi mendukung pengembangan UMKM. Misalnya ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya sangat rendah, sekitar 6 persen.”Nah ini bisa dioptimalkan,” sebutnya.
Diketahui, Provinsi NTB sendiri telah mendapatkan opini WTP terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sembilan kali berturut-turut sejak 2012. Penghargaan yang diberikan kali ini dihitung sejak 2015 sebagai daerah yang tetap konsisten bisa mempertahankan opini WTP secara terus menerus dan berturut turut hingga saat ini. (hms/sal)
