MATARAM – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB Bidang Infrastruktur, H Ahmad Puaddi FT mengungkapkan, Pemprov NTB sudah mulai merealisasikan pembayaran utang untuk pihak ketiga atau kontraktor. Termasuk pembayaran utang bagi pelaksanaan pokir dewan sudah terlaksana tahun 2021 lalu. “Dari laporan yang kita terima, pembayaran utang kepada pihak ketiga atau kontraktor mulai direalisasikan,” kata politisi Partai Golkar ini kepada Radar Lombok, Kamis (9/6).
Walau begitu, dia mengaku belum memperoleh data secara detail berapa angka utang sudah direalisasikan pembayaran tersebut. “Misalnya di Dinas Perkim, informasinya utang sudah terealisasi pembayaran capai belasan miliar,” terangnya.
Karena memang, kata dia, pemprov telah berjanji paling lambat akan merealisasikan pembayaran utang kepada pihak ketiga atau kontraktor pada awal Juni. Sebab itu, pihaknya akan terus memantau dan mengawasi realisasi pembayaran utang tersebut. “Kita akan terus pantai dan awasi realisasi pembayaran utang ini,” tegasnya.
Dia berharap, pemprov bisa merealisasikan pembayaran seluruh utang itu pada Juni. Pasalnya, sudah tidak ada lagi alasan ketiadaan anggaran untuk pembayaran utang tersebut. Pihaknya sudah menyetujui ada refocusing atau pengalihan anggaran pokir dewan sebesar 20 persen per anggota untuk pembayaran utang.
Sebab itu, dia menilai pemprov sudah memiliki alokasi anggaran cukup untuk merealisasikan kewajiban pembayaran utang itu kepada pihak ketiga. “Dengan refocusing ini sudah ada anggaran cukup untuk realisasi pembayaran utang tersebut,” ucapnya.
Seperti diketahui, pemprov memiliki kewajiban utang kepada pihak ketiga mencapai Rp 227 miliar. Itu adalah tunggakan pembayaran terhadap pelaksanaan program yang sudah terlaksana dalam tahun 2021 lalu. Termasuk pelaksanaan program pokir anggota DPRD NTB. (yan)
