MATARAM — Pro kontra belum ditetapkannya gempa bumi di Lombok menyandang status bencana nasional terus bergulir. Dengan beberapa pertimbangan, pemerintah pusat menganggap status bencana nasional belum diperlukan.
“Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram sependapat dengan keputusan pemerintah pusat terkait status bencana ini,” ungkap Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana, Selasa (21/8).
BACA JUGA: Catatan Hari Minggu Untuk Tragedi Gempa Lombok
Belajar dari beberapa bencana gempa yang melanda Indonesia, jelasnya, seperti gempa Yogyakarta tahun 2016. Kemudian gempa di Padang Sumatera Barat (Sumbar) serta di Jawa Barat, pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Dari banyak bencana yang terjadi, bebernya, yang ditetapkan menjadi bencana nasional pada tsunami Aceh saja. Bencana akan ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, bebernya, tergantung dari kemampuan pemerintah. Baik itu status bencana lokal maupun nasional.
“Tergantung dari mampu atau tidak jalankan produk pemerintah,’’ sambungnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemkot Mataram dinilainya masih mampu menangani bencana yang terjadi. Pemerintahan juga disebutnya masih bisa berjalan.
Akibat gempa beruntun yang dirasakan khususnya di Kota Mataram, membuat jumlah warga setempat mengungsi meningkat drastis. Dari jumlah pengungsi sebesar 66 ribu jiwa, kini warga yang mengungsi sebanyak 103 ribu jiwa.
Ia mengaku sangat paham akibat rentetan gempa yang terjadi. Bencana itu membuat warga tidak berani menempati rumah masing-masing.
‘’Sekarang sebaran pengungsi semakin luas. Pengungsian juga semakin padat. Sampai saat ini masyarakat belum berinisiatif kembali ke rumahnya walaupun aktivitas siang hari mereka kembali. Tapi sore hari mereka kembali ke pengungsian,’’ katanya.
Selain itu, Pemkot Mataram terus melakukan pendataan terhadap jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan. Pendataan itu untuk menentukan jenis dan kategori kerusakan yang dialami. Sebenarnya, pendataan terhadap kerusakan rumah warga disebutnya telah ditutup paska gempa berkekuatan 6.2 skala ricther (SR). Namun kembali dibuka setelah adanya gempa susulan terjadi. ‘’Tapi ada desakan lagi makanya kita buka. Akan kita coba lagi melakukan pendataan,’’ ungkapnya.
BACA JUGA: Prediksi Gempa 26 Agustus Hoaks
Untuk itu, Mohan telah mengintsruksikan dinas terkait mendata. Dinas terkait diminta terus berkoordinasi. ‘’Saya minta dinas PUPR lihat prioritas dulu. Punya tingkat ancaman terhadap keamanan terhadap keamanan publik untuk kendalikan. Logistik pengungsi dan kesehatan mereka itu yang perlu dijaga,’’ tegas Mohan.
Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, prioritas pertama saat ini adalah melakukan verifikasi terhadap rumah warga yang mengalami rusak berat. ‘’Itu yang bekerja dari tim kita dari Dinas PUPR, Dinas Perkim, Bappeda dan Badan Litbang melakukan aktivitas yang massif untuk pendataan sekaligus melakukan verifikasi di lapangan,’’ ujarnya.
Selain pendataan, lanjutnya, Pemkot Mataram akan memberikan santunan kepada seluruh korban gempa yang meninggal dunia. Santunan ini diserahkan dan diterima oleh ahli waris atau keluarga korban. Meski menyebut akan memberikan bantuan, Martawang tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah bantuan tersebut.
Selain dari Pemkot Mataram, terangnya, korban meninggal dunia juga akan mendapat santunan dari pemerintah pusat. Saat ini jumlah warga Mataram yang meninggal dunia akibat rentetan gempa berkekuatan besar mencapai 14 orang.
‘’Total korban jiwa yang meninggal dunia di Kota Mataram 14 orang. Itu nanti kita berikan santunan. Sebagian sudah kita berikan. Nanti juga akan ada (santunan) dari pemerintah pusat. SK-nya sedang kami proses untuk santunan kepada korban yang meninggal dunia tersebut,’’ sambungnya.
Sebelumnya, jumlah warga kota Mataram yang meninggal dunia sebanyak 12 orang. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi 14 orang. ‘’Laporan yang masuk ada dua lagi yang meninggal dunia. Jadi jumlahnya 14 orang. Ada yang meninggal ketika sedang dirawat akibat gempa sebelumnya,’’ katanya.
Pemkot Mataram juga memastikan akan memberikan bantuan kepada korban gempa yang tengah dirawat di rumah sakit. Terhadap korban yang masih dirawat di rumah sakit dan pusat kesehatan milik Pemkot Mataram oleh pemerintah akan dilayani pengobatannya dengan maksimal.
‘’Mereka tidak harus membayar,’’ ungkapnya. Saat ini rentetan gempa seolah belum berakhir. Akibatnya, warga Mataram banyak yang mengalami trauma dan tidak kembali tinggal di rumah. Persoalan ini menjadi atensi khusus dari pemerintah, utamanya di lokasi pengungsian yang cenderung mengungsi di malam hari.
‘’Saya kira bagian ikhtiar dari warga kita agar terhindar dari musibah,’’ terangnya. Selanjutnya di beberapa titik, ditemukan pengungsi yang rumah tempat tinggalnya sudah tidak bisa ditempati. Seperti rumah hancur dan sebagainya. Dari verifikasi terbaru, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 1482. Meskipun diakuinya jumlah itu bisa bertambah. Karena verifikasi masih terus dilakukan. Seluruhnya telah ditetapkan dalam SK Wali Kota Mataram.
BACA JUGA: TGB Berikan Nama Bayi di Pengungsian
‘’Sudah diterbitkan juga buku tabungan sejumlah 971. Sedangkan yang belum terbit buku tabungannya itu 508,’’ jelasnya. Sedangkan kerusakan lainnya terus diperbaharui. Prioritas saat ini terhadap penanganan rumah warga masyarakat yang mengalami rusak berat. Prioritas ini sesuai perintah presiden.
“Terhadap yang rusak berat ditransfer sebesar Rp 50 juta. Ini yang sedang kita pacu tim kita dari dinas terkait melakukan pendataan. Mudah-mudahan ini akan ditransfer semua. Untuk selanjutnya dilakukan tahapan aktifitas dilapangan melakukan rekonstruksi dan rehebilitasi,’’ katanya. (gal)
