PRAYA – Pemkab Lombok Tengah akhirnya memberikan tindakan tegas terhadap asisten II Setda Lombok Tengah, H Lendek Jayadi yang sebelumnya diproses Bawaslu karena mengkampanyekan salah seorang caleg DPRD kabupaten dari Partai Demokrat. Atas tindakannya itu, kemudian Bawaslu meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya KASN menyatakan H Lendek Jayadi terbukti melakukan pelanggaran berat karena melanggar netralitas ASN. KASN merekomendasikan sanksi berat kepada Lendek Jayadi yakni diberhentikan dengan hormat tanpa minta sendiri, penurunan pangkat kepegawaian, atau pembebastugasan dari jabatan yang diemban. Atas rekomendasi itulah kemudian Pemkab Lombok Tengah mengambil langkah dengan membebastugaskan H Lendek Jayadi dari jabatannya sebagai asisten II. Kini Lendek Jayadi ditempatkan di bagian pelaksana. “Ya berhenti sebagai asisten II tapi sebagai pelaksana selama 12 bulan. Pelaksana itu dulu namanya fungsional umum jadi bukan pelaksana harian (Plh) asisten,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Lombok Tengah, Lalu Wardihan Supriadi saat dihubungi Radar Lombok, Selasa (11/6).
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menyampaikan, dengan sudah adanya rekomendasi dari KASN ini maka pemkab sudah menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi kepada H Lendek Jayadi yang diketahui sudah akan memasuki purna tugas dalam waktu dekat ini. “Rekomendasi dari KASN sudah kita tindaklanjuti sesuai dengan aturan, tapi ASN juga punya hak politik untuk menjawab semua itu,” tegasnya.
Dengan kejadian ini harus dijadikan pelajaran bagi para ASN agar tidak terlibat politik praktis. Jika itu dilakukan maka tentu aka nada sanksi yang akan menanti. “Kalau kaitan dengan adanya ASN yang ikut deklarasi Zul-Uhel, saya tidak tahu karena saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi tentu netralitas ASN ini harus tetap dijaga karena sudah ada aturan,” terangnya.
Bawaslu Lombok Tengah sebelumnya telah melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan event budaya ‘malean sapi’ dan atraksi peresean Desa Wisata Hijau Bilebante pada 3 Desember 2023 yang berlangsung di Dusun Jenggala Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang warga tersebut diselenggarakan Desa Wisata Hijau (DWH) yang merupakan sebuah organiasai yang bergerak di bidang pemerhati wisata.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur DWH berinisial Pahrul Azim, yang juga merupakan Kaur Keuangan Desa Bilebante. Selain itu hadir juga Rakyatulliwauddin selaku pembina DWH dan yang bersangkutan merupakan calon legislatif (caleg) Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) 5 Lombok Tengah (sekarang terpilih), dan Asisten II Setda Lombok Tengah, H Lendek Jayadi.
Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh H Lendek Jayadi dan dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa yang dilakukan Pahrul Azim selaku Kaur Keuangan Desa Bilebante. Bawaslu juga sudah menyerahkan proses tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Lombok Tengah untuk memproses dugaan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu).
Lendek Jayadi diduga melanggar netralitas ASN karena dalam pidato sambutannya terdapat indikasi mendukung atau berpihak ke peserta pemilu tertentu yaitu Rakyatulliwauddin sebagai caleg dan meminta masyarakat mendukung caleg tersebut. Petikan pidato sambutan Lendek Jayadi ‘’Sanakda Rakyatulliwaudin sudah sukses, mudahan sukses juga di ikhtiarnya untuk berjuang di tempat yang lebih tinggi’’.
‘’Mohon ini didukung, mohon beliau ini didukung, karena pelungguh sami sudah merasakan tangan dingin beliau mengelola desa selama 3 periode. Mudah-mudahan nanti perjuangan ini ikhtiar beliau menjadi penghuni di Dewan yang terhormat itu sukses. Harus kita dukung beliau ini supaya sukses enggih. Maaf ini tidak kampanye, ini hanya menebar kebaikan beliau’’. (met)
