MATARAM—Pilkada serentak 2018 bakal dilangsungkan dua tahun lagi. Kendati begitu, berbagai pihak sudah mewanti-wakti agar calon pemimpin kedepan tidak tersandera dengan persoalan hukum.
Lontaran itu disampaikan, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Hamdan Kasim, Jumat (28/10).
Ia mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober menjadi momentum bagi KNPI/pemuda mendorong calon pemimpin daerah harus bersih dari persoalan hukum. "Kita butuh pemimpin yang bersih, tidak tersandera kasus hukum. Jika seorang kepala daerah tersandera kasus hukum, maka pemerintah tidak efektif," katanya di sela-sela peringatan Sumpah Pemuda yang dilangsungkan di Kantor Gubernur NTB, Jumat kemarin (28/10).
Berbagai pihak termasuk KNPI/pemuda, ungkapnya, mulai dari sekaramg harus mengantisipasi jika ada calon pemimpin yang berpotensi tersandera kasus hukum. Hal ini perlu disampaikan menginagt pentingnya masa depan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.
Kendati begitu, ia mengaku setiap warga negara punyak hak pilih. Masyarakat juga punya kriteria tersendiri dalam menentukan pemimpinnya Baik di pilkada NTB dan pilkada 3 kabupaten kota lainnya.
Dikatakan, masyarakat pemilih harus cerdas dan kritis, terutama pemuda dalam memilih calon pemimpin daerah kedepan. Pemilih diingatkan memilih calon pemimpin tidak berdasarkan penilaian tidak jelas.
Namun kriteria bisa dijadikan pedoman dalam memilih pemimpin daerah kedepan. Misalnya, pemimpin yang bersih. Masyarakat pemilih hendaknya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.
Selain itu, kriteria pemimpin daerah kedepannya adalah pemimpin yang berani. Seorang pemimpin yang ideal harus juga memiliki sikap.
Ia mengatakan, sikap keberanian ini adalah sebuah sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Keberanian adalah sikap mampu mengambil kebijakan maupun menindak secara tegas bawahannya jika melakukan pelanggaran hokum. (yan)
