MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Direncanakan, sebanyak enam jabatan akan segera dilelang untuk diperebutkan oleh seluruh pejabat lingkup Pemprov NTB maupun kabupaten/kota.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, H Yusron Hadi menyampaikan, pembentukan pansel mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “SK Pansel sudah keluar kemarin,” terangnya, Kamis kemarin (12/1).
Pansel yang dibentuk sebanyak tujuh orang. Terdiri dari tiga orang yang berasal dari internal pemprov dan empat orang diambil dari eksternal. Orang yang masuk pansel unsur eksternal merupakan pakar dari Tim Penyelaras Kebijakan Gubernur.
Dipaparkan Yusron, selaku ketua pansel yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) H Rosiady Sayuti, kemudian sekretaris dijabat oleh Asisten III H Bachrudin. Kemudian anggota pansel terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Fathurrahman, Asisten III Pemprov Bachrudin dan dari Tim Penyelaras yaitu Prof H Muhamamd Sarjan, Dr Jamaluddin, Ir Fathurrahman. “Satu lagi dari tim penyelaras perempuan masuk, saya lupa namanya,” kata Yusron.
Untuk jabatan yang akan dilelang sebanyak enam setingkat eselon II. Terdiri dari tiga jabatan yang memang lowong yaitu jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan (AP) dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip.
Kemudian ditambah lagi dengan tiga jabatan lainnya yaitu Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan dan Hukum. “Tiga jabatan itu dilelang juga karena sudah terbit SK mereka sebagai Widyaiswara,” ungkap Yusron.
[postingan number=3 tag=”pansel”]
Surat Keputusan (SK) Widyaiswara dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi negara (LAN). Kemudian, harus dilanjutkan ke Presiden RI Joko Widodo untuk mendapatkan pengesahan. “Makanya jabatan mereka akan dilelang juga,” ujar Yusron.
Kepala Biro Organisasi saat ini adalah Tadjudin Erfandi. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kemudian Karo Kesra dijabat oleh Herry Erfan Rayes, yang sebelumnya Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP). Sedangkan staf ahli gubernur yang juga menerima SK Widyaswara yaitu Sajim Sastrawan.
Setelah SK Pansel keluar dan SK Widyaiswara terbit, maka dalam waktu dekat akan langsung dijadwalkan pendaftaran seleksi terbuka. “Pansel akan segera bekerja minggu depan, karena sebagaimana direktif Bapak Gubernur dalam rapim kemarin, bahwa jabatan yang lowong ini sedapat mungkin terisi di akhir Januari,” ucap Yusron.
Untuk syarat-syarat pendaftaran dan jadwal tahapan seleksi, akan diumumkan setelah pansel merumuskannya. Kepada para pejabat lingkup provinsi maupun kabupaten/kota yang berminat, dipersilahkan untuk mendaftar. “Pokoknya yang memenuhi syarat, silahkan dapat mengikuti proses seleksi,” himbaunya.
Ketua Pansel, H Rosiady saat dihubungi mengakui belum bisa mengumumkan tahapan seleksi. Pasalnya, SK Pansel baru keluar sehingga masih belum ada rapat Pansel untuk menentukan syarat dan tahapan seleksi. (zwr)
