MATARAM – Bulan ini akan dilakukan perombakan jabatan atau mutasi lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Hal itu untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah (Perda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB atau yang lebih sering disebut Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua komisi I DPRD Provinsi NTB, Ali Ahmad yang membidangi pemerintahan mengatakan, saat ini Pemprov NTB tengah melakukan pemetaan kompetensi jabatan pejabat struktural eselon III dan IV. “Kami minta gubernur mengedepankan ke-NTB-an, maksud saya keterwakilan wilayah dan suku itu harus dijadikan perhatian,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu kemarin (14/12).
Provinsi NTB terangnya, terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kemudian penduduknya merupakan suku Sasak, Samawa dan Mbojo. Keterwakilan komponen-komponen tersebut sangat penting demi keseimbangan pemerintahan.
Menurutnya, suatu suku jangan sampai terkesan menjadi penguasa. Mengingat, apabila berbicara Sumber Daya Manusia (SDM) atau kemampuan, antara suku Sasak, Samawa dan Mbojo tidak jauh berbeda. “Proporsinya itu harus jelas, tolong ini menjadi pertimbangan gubernur,” pintanya.
Dikatakan, dalam perda OPD yang dibahas di DPRD NTB waktu itu terdapat kurang lebih 49 jabatan eselon II, 200 lebih jabatan eselon III dan 400 lebih jabatan eselon IV yang harus diisi para PNS lingkup Pemprov NTB.
Ali berharap, ratusan pejabat pemprov yang mengikuti tes untuk seleksi pemetaan kompetensi jabatan struktural di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB tidak sekedar formalitas. Namun harus benar-benar dijadikan sebagai acuan dalam penentuan jabatan.
Tidak lupa pula ia ingatkan gubernur agar sikap kehati-hatian dan kecermatan harus digunakan, mengingat perombakan kali ini merupakan periode terakhir kepemimpinan TGB-Amin. “Pak Gubernur harus lebih arif dan bijaksana. Tidak boleh sembarangan,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan, mutasi kali ini memang sangat politis. Pasalnya, mutasi ini akan sangat mempengaruhi roda pemerintahan menjelang suksesi kekuasaan di pilkada NTB tahun 2018 mendatang.
Masyarakat juga harus mampu mengawal mutasi yang akan dilakukan gubernur. Jangan sampai ada pejabat yang tidak sesuai dengan basic keilmuannya. “Misalnya ada pejabat yang bergelar sarjana hukum dijadikan kadis pertanian, tentu kinerjanya juga akan sulit memuaskan," ucapnya.
Salah seorang pejabat eselon III, Lalu Wirajaya yang baru selesai mengikuti tes menuturkan, dirinya mendapatkan jadwal tes pada hari Rabu kemarin. Banyak hal yang dites, namun ia sendiri sudah siap jika ditempatkan dimanapun.
Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ujarnya, hanya bekerja sebaik mungkin pada jabatan apapun. Taat dan patuh pada pimpinan harus diwujudkan dalam bentuk kinerja yang baik. “Saya sih siap-siap saja ditempatkan dimana saja,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti mengatakan, mutasi akan dilakukan pada bulan Desember ini. Namun. Ia sendiri tidak secara rinci menyampaikan tanggal akan dilakukannya mutasi. “Mungkin sebelum Natal, sekitar-sekitar itu sudah,” ucap Rosiady. (zwr)
