MATARAM–Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah menunjuk Provinsi NTB sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sentra produksi jagung nasional. Sayangnya, potensi produksi jagung yang begitu besar di Provinsi NTB belum sepenuhnya tersentuh industri jasa keuangan, khususnya di kabupaten sentra produksi jagung.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menggandeng petani jagung di Kabupaten Dompu agar melek inklusi keuangan. Sebanyak 500 orang petani jagung yang ada di Dompu diberikan edukasi terkait akses keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan petani jagung.
“OJK menginginkan industri jasa keuangan yang ada di NTB mendukung sektor pertanian. Terlebih lagi di Dompu telah terbukti sebagai sentra produksi jagung,” kata Yusri Jum’at kemarin (25/11).
Yusri mengatakan, bahwa dalam mendukung sektor pertanian seperti jagung, OJK Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Dompu, terus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani untuk memanfaatkan jasa keuangan baik itu untuk pembiayaan maupun menyimpan (menabung) uang hasil pertanian mereka sehingga lebih aman di lembaga perbankan.
Selain itu, OJK NTB juga terus mendorong industri keuangan untuk memberikan perhatian terhadap program unggulan daerah di Provinsi NTB seperti sapi , jagung, rumput laut serta sektor pertanian dan peternakan lainya, sehingga dapat menggerakan perekonomian masyarakat.
Untuk mempercepat layanan inklusi keuangan bagi petani, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) bisa mengambil peran konkrit menjawab kebutuhan masyarakat dalam akses keuangan. “OJK NTB siap memfasilitasi petani untuk mendekatkan layanan industri keuangan,” ujar Yusri.
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi NTB, Husnul Fauzi, menyebut bahwa uintuk jagung, analisa usaha taninya 1 hektar butuh biaya Rp10 juta, dengan harga jual Rp22 juta, sehingga didapatkan keuntungan Rp12 juta per hektar. Analisa usaha tani sudah dilakukan 140 hari selama musim tanam 4 bulan paling maksimal.
Dengan adanya mekanisasi pertanian tidak perlu menunggu kering, dihitung 3 bulan lebih. Maka untung Rp12 juta dibagi 4 bulan, berarti Rp3 juta sebulan/hektar yang didapatkan petani. Kemudian tidak ada kesulitan jual alias harga pasar sudah dijamin dengan adanya acuan Harga Pembelian ditingkat petani (HPP) yang berlaku saat ini adalah Rp3.150 /kg jagung kering pipil yang didasarkan pada PERMENDAG no. 21/M-DAG/PER/3/2016 atas usul Gubernur NTB.
“Industri keuangan tidak perlu khawatir dengan kelayakan pertanian jagung. Karena pangsa pasar sudah jelas dan potensi ekonomi yang ditimbulkan sangat besar,” kata Husnul.
Atas keberhasilan NTB memproduksi jagung selama dua tahun berturut-turut, maka Kementerian Pertanian menunjuk Provinsi NTB sebagai sentra produksi jagung nasional dengan target produksi pada tahun 2017 mencapai 2,4 juta ton.
NTB dibebani pengembangan tanaman jagung seluas 400.000 ha pada tahun 2017 dari sebelumnya luas tanam jagung di NTB 174 ribu Ha. Dimana lahan reguler yang dimiliki 215.000 Ha, berarti lahan non reguler ditargetkan 185.000 Ha. NTB saat ini memiliki lahan seluas 1,9 juta Ha . Setelah dipetakan, dari lahan 1,9 juta Ha, lahan sawah irigasi dan tadah hujan, 256.000 Ha, maka sisanya 1,644 juta Ha. Dari luas tersebut, kawasan hutan lindung dan hutan tanaman rakyat, 1,2 juta Ha.
Luas baku lahan sawah di Provinsi NTB 256.229 Ha, diasumsikan luas pemanfaatan tiga kali luas lahan sawah baku yaitu sekitar 777.687 Ha. Yang dimanfaatkan untuk penanaman padi dan palawija, sehingga pemanfaatan lahan sawah sudah maksimum.
Fakta tersebut memberikan makna bahwa peluang penambahan areal jagung pada lahan sawah sudah tidak memungkinkan lagi. Sebagai alternatifnya melalui peningkatan pemanfaatan lahan bukan sawah. Rencana pengembangan jagung di NTB tahun 2017 seluas 400.000 Ha, akan dikembangkan di lahan sawah seluas 215.553 Ha dan lahan bukan sawah seluas 185.000 Ha difokuskan di Pulau Sumbawa.
Penambahan lahan jagung di Pulau Sumbawa berdasarkan asumsi bahwa Pulau Sumbawa memiliki potensi lahan bukan sawah yang cukup luas bila dibandingkan dengan Pulau Lombok yang terdistribusi di 5 kabupaten/Kota. Pulau Sumbawa meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. (luk)
